PB HMI MPO Desak Kejagung Usut Dugaan Peredaran Rokok Cina Ilegal di PT VDNI, Dirut dan Kepala Bea Cukai Sultra Disorot

Daftar Isi

Sulawesi Tenggara | Liputankeprinews.com – Dugaan peredaran rokok ilegal asal Tiongkok di kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) turun tangan mengusut dugaan tersebut.

PB HMI MPO bahkan meminta Kejagung RI memeriksa Direktur Utama PT VDNI dan Kepala Bea Cukai Sulawesi Tenggara guna memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun keterlibatan pihak tertentu dalam dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi tersebut.

Sorotan ini mencuat menyusul informasi mengenai peredaran produk rokok bermerek Jiaozi Kuanzhai Wuliang Nongyang (娇子 宽窄 五粮浓香) di area kawasan industri PT VDNI. Produk yang disebut berasal dari Tiongkok itu diduga beredar tanpa dilekati pita cukai resmi Indonesia dan tanpa pencantuman Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsionaris PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, menilai dugaan peredaran rokok ilegal di kawasan industri berskala besar tersebut perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum, termasuk lembaga di tingkat pusat.

Menurutnya, Kejagung RI perlu memastikan proses penanganan perkara berjalan objektif, transparan, dan tidak terhambat oleh potensi konflik kepentingan di tingkat daerah.

"Kami mendesak Jaksa Agung RI melalui jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera turun tangan, memeriksa, dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat, termasuk Direktur Utama PT VDNI serta Kepala Bea Cukai Sultra apabila ditemukan bukti yang cukup. Lolosnya rokok polos asal Cina dalam jumlah besar ke kawasan industri strategis harus ditelusuri secara serius, apakah terdapat kelalaian pengawasan atau dugaan praktik kongkalikong," tegas Indra Dapa Saranani dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Indra menilai, besarnya aktivitas operasional perusahaan dan keberadaan pengawasan kepabeanan di wilayah tersebut menjadi alasan penting bagi aparat untuk menelusuri jalur masuk, distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terkait dengan peredaran produk tembakau tersebut.

Empat Tuntutan PB HMI MPO

Sebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum dan instansi terkait, PB HMI MPO menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Kepada Kejaksaan Agung RI, mendesak pembentukan tim khusus untuk mengusut dugaan peredaran rokok ilegal di kawasan industri Morosi, termasuk memeriksa Direktur Utama PT VDNI dan Kepala Bea Cukai Sulawesi Tenggara apabila ditemukan indikasi keterlibatan maupun pembiaran berdasarkan bukti yang sah.

2. Kepada Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan Bea Cukai di Sulawesi Tenggara serta melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai kewenangan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan peredaran rokok ilegal, termasuk mess pekerja dan pergudangan PT VDNI.

3. Kepada manajemen PT VDNI, meminta transparansi terkait jalur masuk logistik dan kontainer perusahaan, serta membuka akses terhadap dokumen yang relevan kepada aparat berwenang guna memastikan tidak adanya penyelundupan atau masuknya barang ilegal melalui jalur logistik perusahaan.

4. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, mendesak penguatan pengawasan ketenagakerjaan di lingkungan PT VDNI, termasuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).

PB HMI MPO juga menyatakan akan menyampaikan laporan resmi beserta bukti awal kepada Kejaksaan Agung RI melalui Gedung Bundar di Jakarta. Langkah tersebut disebut sebagai upaya mendorong penanganan dugaan perkara secara lebih serius dan transparan.

Mereka turut memperingatkan akan mengonsolidasikan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Keuangan RI apabila dalam waktu dekat tidak terlihat langkah penanganan yang dinilai tegas dan terukur.

Menunggu Klarifikasi dan Penelusuran Aparat

Dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari asal barang, jalur pemasukan ke Indonesia, mekanisme distribusi, hingga pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan peredarannya.

Di sisi lain, kebenaran dugaan keterlibatan maupun pembiaran oleh pihak perusahaan dan aparat pengawasan belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan organisasi. Diperlukan pemeriksaan, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keterangan resmi dari instansi terkait.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari manajemen PT VDNI maupun pihak Bea Cukai Sulawesi Tenggara terkait tudingan dan tuntutan yang disampaikan PB HMI MPO.

Liputankeprinews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak PT VDNI, Bea Cukai Sulawesi Tenggara, serta instansi terkait lainnya guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan menjunjung tinggi prinsip akurasi serta keberimbangan.

---

(Redaksi).