N. Rudiansah Desak Transparansi Hasil Pemeriksaan BPK, Ketebalan Aspal Srengseng Sukamulya Jadi Sorotan

Daftar Isi

Kabupaten Bekasi | Liputankeprinews.com – Transparansi pemeriksaan proyek infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak membuka hasil pengujian secara jelas dan memastikan setiap indikasi ketidaksesuaian pekerjaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, menyusul pelaksanaan pengujian core drill terhadap pekerjaan pengaspalan jalan di Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).

Menurut N. Rudiansah, pengujian core drill tidak boleh hanya berhenti pada pengambilan sampel. Pemeriksaan harus mampu memastikan apakah ketebalan aspal, mutu material, serta volume pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan nilai kontrak.

"Jangan sampai pemeriksaan hanya sebatas mengambil sampel, sementara hasilnya tidak pernah diketahui publik. Kami meminta BPK bekerja secara profesional, transparan, dan berani menyampaikan hasil pemeriksaan. Kalau ditemukan kekurangan pekerjaan, jangan tutup mata. Harus ada pertanggungjawaban," tegasnya.

Ia menilai, setiap proyek infrastruktur yang menggunakan APBD wajib dikerjakan sesuai standar mutu dan ketentuan kontrak. Penyedia jasa atau kontraktor tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan secara fisik, tetapi juga harus memastikan kualitas hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi yang telah disepakati.

Apabila pemeriksaan membuktikan adanya kekurangan volume, ketebalan yang tidak sesuai, maupun mutu material yang tidak memenuhi persyaratan, pihak terkait harus mengambil langkah korektif dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Delapan Titik Sampel Tunjukkan Ketebalan Bervariasi

Berdasarkan pengamatan awal saat pengambilan sampel core drill, terdapat delapan titik pengukuran dengan angka ketebalan yang bervariasi, yakni sekitar 5 cm, 4 cm, 4,5 cm, 4,5 cm, 3,9 cm, 4,5 cm, 4 cm, dan 3,9 cm.

Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian dalam pengawasan pekerjaan pengaspalan. Namun, hasil pengukuran awal itu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi teknis.

Penilaian akhir tetap harus mengacu pada hasil pengujian resmi, metode pemeriksaan, toleransi teknis, serta spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak pekerjaan.

Di lokasi kegiatan, Reja, salah satu pihak dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa pihak dinas hanya mendampingi proses pemeriksaan yang dilakukan BPK.

"Terkait hasil core drill, nanti dicek lagi. Itu hanya pengambilan sampel. Mengenai hasilnya, kami kembalikan lagi kepada BPK. Kami dari dinas hanya mendampingi," ungkap Reja.

Sementara itu, Pino, pihak DSDABMBK yang turut mendampingi kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa ketebalan aspal mengacu pada kebutuhan dan spesifikasi teknis pekerjaan.

"Biasanya ketebalan aspal berdasarkan kebutuhan sesuai spesifikasi, sekitar 4 cm. Kalau memang tidak ada kesesuaian, nanti ada pengembalian sesuai spesifikasi. Untuk angka pastinya saya kurang memahami secara persis, sekitar 940 sekian," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperjelas melalui dokumen teknis dan hasil pemeriksaan resmi, khususnya terkait spesifikasi ketebalan yang menjadi acuan pekerjaan.

N. Rudiansah: Pengawasan Jangan Hanya Berhenti pada Pengambilan Sampel

Usai pengambilan sampel, N. Rudiansah bersama tim awak media berupaya menemui pihak BPK untuk meminta penjelasan mengenai proses pemeriksaan dan hasil pengujian. Namun, hingga kegiatan tersebut berlangsung, tim BPK belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan.

Bagi N. Rudiansah, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan infrastruktur yang dibangun menggunakan uang rakyat benar-benar memenuhi standar kualitas.

"Uang yang digunakan untuk membangun jalan itu uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor maupun pejabat. Maka kualitasnya wajib dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi justru dibayar penuh tanpa evaluasi yang jelas," tandasnya.

Ia meminta agar hasil pengujian ditindaklanjuti secara objektif. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi, perbaikan, maupun konsekuensi sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran serta memastikan penyedia jasa bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan yang dilaksanakan.

Publik Menunggu Penjelasan Resmi BPK dan DSDABMBK

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh hasil resmi pengujian core drill pekerjaan pengaspalan di Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Upaya konfirmasi kepada tim BPK juga belum mendapatkan keterangan.

Redaksi menegaskan bahwa angka ketebalan yang diperoleh dari pengamatan awal bukan merupakan kesimpulan akhir mengenai kualitas maupun kesesuaian pekerjaan. Penilaian harus didasarkan pada hasil pemeriksaan resmi dan dokumen spesifikasi teknis.

BPK dan DSDABMBK Kabupaten Bekasi diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai hasil pengujian, standar ketebalan yang dipersyaratkan, kesesuaian mutu pekerjaan, serta langkah tindak lanjut apabila ditemukan kekurangan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjamin keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari kualitas hasilnya, transparansi penggunaan anggaran, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

---

(SW)