Hasil Core Drill Jalan Kampung Tobor Poncol Disorot, LSM KAMPAK-RI Desak Disperkimtan Evaluasi Pembayaran

Daftar Isi

pengujian sampel ketebalan beton jalan ,menggunakan metode Core Drill.

Kabupaten Bekasi | Liputankeprinews.com – Kualitas pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Tobor Poncol, RT 02/RW 07, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan LSM KAMPAK-RI. Hal ini menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian ketebalan beton berdasarkan hasil pengujian sampel menggunakan metode Core Drill.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, spesifikasi ketebalan beton pada pekerjaan tersebut dipersyaratkan mencapai 15 sentimeter. Namun, hasil pengujian pada dua titik pengambilan sampel disebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap ketebalan yang dipersyaratkan.

Pada titik pertama, hasil pengujian Core Drill awal disebut belum mencapai ketebalan 15 sentimeter. Setelah dilakukan pengujian banding, hasilnya dikabarkan mencapai ketebalan sesuai spesifikasi.

Namun, persoalan muncul pada titik kedua. Hasil pengujian awal kembali diduga belum memenuhi ketebalan yang dipersyaratkan. Bahkan, setelah dilakukan pengujian banding, hasilnya disebut masih belum mencapai 15 sentimeter.

Selain persoalan ketebalan, kondisi permukaan beton yang dilaporkan sudah mengalami keretakan turut menambah perhatian terhadap mutu hasil pekerjaan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pengendalian mutu serta efektivitas pengawasan selama pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh CV PRABU TANU tersebut.

LSM KAMPAK-RI Minta Disperkimtan Bertindak

Ketua DPD LSM KAMPAK-RI, Indra Pardede, meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi segera melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh.

Menurutnya, hasil pengujian Core Drill pada kedua titik pengambilan sampel harus menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, termasuk dalam perhitungan pembayaran kepada penyedia jasa.

"Saya berharap Disperkimtan melakukan penyesuaian pembayaran berdasarkan hasil pengujian Core Drill di dua titik tersebut. Kalau memang ketebalannya tidak mencapai 15 sentimeter, jangan dibayarkan seolah-olah pekerjaan itu sudah sesuai spesifikasi. Pembayaran harus disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang benar-benar terpasang di lapangan," tegas Indra Pardede.

Ia menilai, dugaan ketidaksesuaian volume maupun spesifikasi teknis bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Sebab, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara wajib dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak dan standar teknis yang telah ditetapkan.

Indra juga meminta Disperkimtan melakukan evaluasi terhadap kinerja CV PRABU TANU. Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran kontrak, ia mendesak agar penyedia jasa diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan sanksi daftar hitam (blacklist) apabila unsur dan persyaratannya terpenuhi.

"Jangan sampai kontraktor hanya mengejar keuntungan, tetapi mengabaikan kualitas pekerjaan. Ini uang negara, bukan uang pribadi. Kalau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, harus ada konsekuensi. Jangan sampai penyedia jasa terus mendapatkan keuntungan, sedangkan masyarakat hanya menerima hasil pembangunan yang kualitasnya dipertanyakan," ujarnya.

Transparansi Hasil Pengujian Jadi Tuntutan

Lebih lanjut, Indra meminta Disperkimtan Kabupaten Bekasi membuka hasil pengujian secara transparan kepada publik.

Dokumen yang diminta meliputi hasil Core Drill awal, hasil pengujian banding, berita acara pemeriksaan, serta dasar perhitungan volume dan pembayaran pekerjaan.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis atau justru memerlukan tindakan korektif dari pihak terkait.

Jangan Sampai Lolos Hanya karena Administrasi Lengkap!

Persoalan ini menjadi ujian bagi keseriusan Disperkimtan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek infrastruktur daerah.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari selesainya pekerjaan maupun terserapnya anggaran. Lebih dari itu, kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat harus menjadi prioritas.

Kini, publik menunggu langkah konkret Disperkimtan Kabupaten Bekasi. Apakah akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan pembayaran sesuai ketentuan kontrak, atau justru membiarkan dugaan ketidaksesuaian tersebut tanpa kejelasan?

Sebab, anggaran negara harus dipertanggungjawabkan bukan hanya melalui kelengkapan administrasi, tetapi juga melalui kualitas pekerjaan yang benar-benar diterima masyarakat.

Liputankeprinews.com akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Disperkimtan Kabupaten Bekasi maupun CV PRABU TANU.

---

(SW).