Hampir Setahun Sengketa PHK Mantan Karyawan PT BAI Belum Tuntas, Ombudsman Kepri Disarankan Turun Tangan

Daftar Isi

Bintan, Kepri | Liputankeprinews.com (13/11/2026) – Penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami mantan karyawan PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) berinisial G hingga kini belum menemukan titik temu. Meski telah melalui proses penanganan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau, sengketa yang bermula sejak akhir 2025 tersebut masih menggantung.

Tidak tercapainya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan membuat perselisihan ini berpotensi berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kondisi tersebut sekaligus memunculkan sorotan terhadap efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terutama menyangkut kepastian hak pekerja yang terkena PHK.

Awak media ini menemui Adri, penerima kuasa sekaligus pendamping G, untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan kasus tersebut. Adri diketahui menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan selama ini aktif mendampingi pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial di wilayah Kepri.

Adri mengaku menyayangkan belum tercapainya penyelesaian, meskipun Disnakertrans Kepri telah mengeluarkan anjuran sebagai bagian dari proses penyelesaian perselisihan.

“Karena tidak tercapai kesepakatan antara G dan PT BAI, maka perselisihan ini akan naik ke tahap selanjutnya, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Saya selaku Ketua SPSI Reformasi Daerah Kepri sekaligus pendamping G sangat menyayangkan hal ini. Sampai sekarang belum ada titik temu, padahal anjuran dari Disnakertrans Kepri sudah diterbitkan. Pihak pekerja juga sudah bersedia bernegosiasi terkait hak pesangon sesuai anjuran Disnakertrans, sekitar 35 persen,” ujar Adri.

Ia menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Jefry, petugas HRD PT BAI. Namun, tawaran penyelesaian sebesar 35 persen tersebut, menurut Adri, belum memperoleh tanggapan dari pihak perusahaan.

Menurutnya, persoalan hak pesangon bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap kerap menjadi sumber perselisihan berkepanjangan. Padahal, pekerja yang kehilangan pekerjaan membutuhkan kepastian hak untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga selama mencari pekerjaan baru.

Adri berharap regulasi ketenagakerjaan dapat menjadi landasan bagi perusahaan maupun pekerja dalam memahami dan memenuhi kewajiban serta hak masing-masing. Ia juga mengusulkan adanya mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon yang lebih terjamin, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui skema dan ketentuan hukum yang jelas.

Dengan mekanisme tersebut, menurut gagasannya, hak pekerja yang terkena PHK dapat lebih terjamin dan proses pencairannya tidak berlarut-larut.

Pengamat Buruh Sarankan Ombudsman Turun Tangan

Sorotan terhadap lambannya penyelesaian kasus ini juga datang dari seorang pengamat buruh yang tergabung dalam salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kepulauan Riau.

Ia menilai proses penanganan perselisihan tersebut sudah terlalu lama tanpa kepastian penyelesaian. Karena itu, ia menyarankan agar persoalan ini turut dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau.

“Saya sudah mengikuti persoalan ini sejak lama, dan sampai sekarang belum ada titik temu. Saran saya, segera laporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau agar penyelesaiannya lebih cepat,” ungkapnya.

Usulan tersebut menjadi perhatian, mengingat Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dugaan maladministrasi dalam proses pelayanan oleh instansi pemerintah. Namun, penilaian terhadap ada atau tidaknya maladministrasi tetap menjadi kewenangan Ombudsman setelah dilakukan pemeriksaan.

Berawal dari Persoalan Penggunaan Gawai Saat Jam Kerja

Berdasarkan informasi yang dihimpun, G merupakan mantan karyawan PT BAI yang telah bekerja selama kurang lebih lima tahun sebelum hubungan kerjanya diputus pada akhir 2025.

PHK tersebut disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin karena G kedapatan memegang gawai saat jam kerja. Namun, berdasarkan pengakuan G, penggunaan gawai saat itu dilakukan untuk berkomunikasi dengan atasannya melalui grup pekerja guna membahas kepentingan pekerjaan.

Meski demikian, pihak HRD perusahaan tetap  melakukan PHK kepada G , perusahaan hanya menawarkan pembayaran pesangon sebesar Rp1 juta.

Merasa keberatan dengan keputusan tersebut, G kemudian membawa persoalannya ke instansi ketenagakerjaan untuk memperoleh penyelesaian. Dalam prosesnya, ia didampingi Adri selaku penerima kuasa dan perwakilan SPSI Reformasi Daerah Kepri.

Perselisihan yang awalnya ditangani Disnaker Kabupaten Bintan itu kemudian diarahkan ke Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau. Namun, hingga berita ini diterbitkan, kesepakatan antara kedua belah pihak belum tercapai.

Menanti Kepastian, Bukan Sekadar Proses yang Berlarut

Perselisihan hubungan industrial pada dasarnya membutuhkan penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hampir setahun berjalan, kasus yang dialami G kini menjadi ujian bagi efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Jika memang tidak tercapai kesepakatan melalui mekanisme yang tersedia, jalur Pengadilan Hubungan Industrial menjadi langkah hukum yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.

Di sisi lain, laporan kepada Ombudsman juga dapat menjadi pilihan apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan instansi yang menangani persoalan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai alasan belum tercapainya kesepakatan dari pihak PT BAI maupun penjelasan resmi Disnakertrans Kepri masih perlu diperoleh.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT BAI, Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau, maupun pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

---

(Martin. D. C. ILJ.)