DPP AKPERSI Berhentikan Tidak Hormat Dua Ketua DPC, Mandat dan Kepengurusan Ikut Dicabut

Daftar Isi

Jakarta | Liputankeprinews.com – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mengambil langkah tegas dalam penegakan disiplin organisasi dengan memberhentikan secara tidak hormat dua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), masing-masing M. Yusuf Nasution selaku Ketua DPC AKPERSI Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan Rusli Halil selaku Ketua DPC AKPERSI Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Keputusan pemberhentian tersebut ditetapkan langsung oleh Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, melalui dua Surat Keputusan (SK), yakni Nomor 48/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026 tentang pemberhentian M. Yusuf Nasution dan Nomor 49/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026 tentang pemberhentian Rusli Halil.

Langkah organisasi tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi, rekomendasi, serta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Kode Etik Organisasi.

Dalam SK Nomor 48/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026, DPP AKPERSI menjelaskan bahwa pemberhentian M. Yusuf Nasution didasarkan pada rekomendasi DPD AKPERSI Provinsi Sumatera Utara, hasil evaluasi, dan rapat pengurus DPP.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah dugaan tindakan meminta sejumlah uang kepada sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi dengan membawa atau mengatasnamakan organisasi.

DPP AKPERSI menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan Kode Etik Organisasi. Selain berpotensi merugikan nama baik organisasi, tindakan demikian dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap AKPERSI.

Sementara itu, pemberhentian Rusli Halil sebagai Ketua DPC AKPERSI Kota Tidore Kepulauan ditetapkan melalui SK Nomor 49/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026.

Berdasarkan isi keputusan tersebut, DPP AKPERSI menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan bukti dan klarifikasi menunjukkan Rusli Halil telah bergabung dengan organisasi pers lainnya. DPP juga menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengakui hal tersebut dalam proses klarifikasi.

DPP AKPERSI menilai tindakan itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 5 AD/ART organisasi yang mengatur larangan bergabung dengan organisasi sejenis bagi anggota AKPERSI.

MANDAT DAN SELURUH KEPENGURUSAN DPC TURUT DICABUT

Tidak hanya memberhentikan kedua ketua DPC, DPP AKPERSI juga memutuskan mencabut surat mandat dan Surat Keputusan seluruh kepengurusan DPC AKPERSI Kota Tebing Tinggi serta DPC AKPERSI Kota Tidore Kepulauan.

Dengan diterbitkannya kedua keputusan tersebut, kewenangan organisasi yang sebelumnya melekat pada kedua ketua DPC beserta kepengurusan yang terdampak pencabutan dinyatakan berakhir sesuai ketentuan organisasi.

DPP AKPERSI juga menegaskan bahwa pihak yang telah diberhentikan tidak lagi memiliki kewenangan menggunakan atribut, identitas, maupun Kartu Tanda Anggota (KTA) AKPERSI.

Apabila masih ditemukan penggunaan nama dan identitas organisasi tanpa kewenangan, DPP menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUM AKPERSI: ORGANISASI BUKAN ALAT MENCARI KEUNTUNGAN PRIBADI

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menjaga integritas, kedisiplinan, serta kehormatan keluarga besar AKPERSI.

Menurut Rino, setiap pengurus yang menerima mandat organisasi harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi.

"AKPERSI dibangun bukan untuk dijadikan alat kepentingan pribadi, bukan pula tempat untuk mencari keuntungan dengan membawa nama organisasi. Setiap orang yang diberikan kepercayaan dan mandat wajib menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah organisasi," tegas Rino Triyono.

Ia menambahkan, DPP AKPERSI tidak akan membiarkan setiap tindakan yang bertentangan dengan AD/ART dan Kode Etik Organisasi tanpa evaluasi maupun penindakan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Siapa pun orangnya, apa pun jabatannya, ketika terbukti melanggar aturan organisasi, tentu harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada yang kebal terhadap aturan organisasi. Kami ingin AKPERSI tetap berjalan dengan satu komando, satu aturan, dan satu komitmen menjaga kehormatan pers Indonesia," lanjutnya.

PEMBENAHAN INTERNAL DAN KONSOLIDASI ORGANISASI

DPP AKPERSI menegaskan bahwa pemberhentian kedua ketua DPC tersebut bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan bagian dari upaya pembenahan dan penataan internal organisasi.

Seluruh jajaran DPD dan DPC AKPERSI di Indonesia diingatkan agar menjalankan amanah organisasi sesuai AD/ART, Kode Etik, serta garis kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengurus juga diminta tidak menyalahgunakan jabatan, tidak membawa nama organisasi untuk kepentingan pribadi, serta senantiasa menjaga hubungan profesional dengan pemerintah, aparat penegak hukum, instansi, dan masyarakat.

Melalui keputusan tersebut, DPP AKPERSI mengajak seluruh anggota untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawab organisasi.

DPP menegaskan, penegakan aturan dan pembenahan internal akan terus dilakukan demi menjaga kepercayaan publik serta mempertahankan marwah AKPERSI sebagai organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan pers Indonesia.

Sumber: Rilis DPP AKPERSI.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.