Kabar Pernikahan Siri Oknum Kades Pulau Bukit Disorot, Warga Minta Klarifikasi dan Kepastian

Daftar Isi

Lingga, Kepri | Liputankeprinews.com — Kabar mengenai dugaan hubungan pribadi yang melibatkan Kepala Desa Pulau Bukit, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menjadi perhatian di tengah masyarakat.

Informasi yang berkembang menyebutkan, oknum Kepala Desa Pulau Bukit tersebut diduga telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan selama beberapa tahun dan disebut telah melangsungkan pernikahan secara siri, meski yang bersangkutan masih memiliki istri dalam perkawinan sebelumnya.

Seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan kepada Liputankeprinews.com bahwa hubungan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan bahkan dikabarkan telah memiliki seorang anak.

«“Hubungan itu disebut sudah berlangsung beberapa tahun dan sudah mempunyai anak. Selama ini berusaha ditutup-tutupi agar tidak diketahui masyarakat,” ujar sumber tersebut, Kamis (1/10/2026).»

Namun demikian, informasi tersebut masih merupakan keterangan dari sumber dan belum menjadi fakta hukum yang telah diputuskan oleh lembaga berwenang.

Liputankeprinews.com juga belum memperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Pulau Bukit mengenai benar atau tidaknya informasi tersebut, termasuk mengenai status perkawinan yang dikabarkan berlangsung secara siri.

Sorotan Bukan Semata Soal Kehidupan Pribadi

Persoalan ini menjadi perhatian publik bukan semata-mata karena menyangkut kehidupan pribadi seseorang, melainkan karena pihak yang disebut merupakan pejabat pemerintahan desa yang memiliki tanggung jawab publik.

Masyarakat berhak memperoleh kejelasan apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan status hukum, pelaksanaan kewajiban sebagai pejabat publik, maupun dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, media tetap berkewajiban membedakan antara informasi yang berkembang, dugaan, keterangan narasumber, dan fakta yang telah terverifikasi.

Karena itu, Liputankeprinews.com tidak menyimpulkan bahwa Kepala Desa Pulau Bukit telah melakukan pelanggaran hukum sebelum adanya klarifikasi maupun pemeriksaan dari pihak yang berwenang.

Ketentuan KUHP Baru Perlu Dilihat Secara Utuh

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 402 mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan ketika terdapat perkawinan yang telah ada dan menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan berikutnya.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Apabila dalam kondisi tertentu perkawinan tersebut disertai tindakan menyembunyikan adanya perkawinan yang menjadi penghalang kepada pihak lain, ancaman pidananya dapat mencapai 6 tahun. Sementara Pasal 403 juga mengatur kondisi tertentu terkait tidak diberitahukannya adanya penghalang yang sah dalam perkawinan.

Namun, ketentuan tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan bahwa setiap perkawinan siri otomatis merupakan tindak pidana. Penerapan pasal harus melihat status perkawinan, unsur perbuatan, serta ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

Begitu pula mengenai jabatan Kepala Desa. Ketentuan pemberhentian Kepala Desa harus merujuk pada mekanisme dan dasar hukum yang berlaku. UU Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masih berlaku.

Dengan demikian, dugaan persoalan pribadi tidak dapat langsung disimpulkan sebagai dasar pemecatan tanpa melihat ketentuan hukum dan proses pemeriksaan yang berlaku.

Publik Menunggu Penjelasan

Kabar tersebut kini menjadi perhatian sebagian masyarakat Desa Pulau Bukit. Sejumlah pihak berharap persoalan yang berkembang dapat dijelaskan secara terbuka dan proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Apabila benar terdapat perkawinan kedua, masyarakat juga perlu memperoleh kejelasan mengenai status hukumnya, terutama apabila terdapat konsekuensi terhadap administrasi kependudukan, hukum perkawinan maupun pelaksanaan jabatan publik.

Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak benar atau terdapat bagian informasi yang keliru, pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Liputankeprinews.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Pulau Bukit dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang berimbang.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Pulau Bukit yang diterima redaksi terkait informasi tersebut.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan keterangan sumber dan informasi yang berkembang di masyarakat, bukan vonis terhadap pihak mana pun.

Liputankeprinews.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab secara proporsional bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

---

(Redaksi).