Rokok Diduga Non-Cukai Masih Beredar di Selatpanjang, Di Mana Pengawasan Jalur Laut?

Daftar Isi

Meranti | Liputankeprinews.com — Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Selatpanjang, Sabtu (19/09/2026).

Informasi mengenai masih mudah ditemukannya rokok yang diduga tanpa pita cukai atau tidak memenuhi ketentuan cukai di pasaran memunculkan pertanyaan serius. Bukan hanya mengenai pedagang yang berada di ujung rantai, tetapi juga bagaimana barang tersebut dapat masuk ke wilayah Meranti dan kemudian beredar hingga ke tingkat pengecer.

Pertanyaan publik pun mengarah pada satu hal mendasar: bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pergerakan barang melalui jalur laut hingga barang tersebut dapat kembali ditemukan di pasaran?

Apakah seluruh jalur distribusi telah diawasi secara optimal?

Apakah pengawasan hanya berhenti pada pemeriksaan di titik tertentu, sementara jalur-jalur distribusi lainnya masih berpotensi dimanfaatkan?

Atau justru terdapat mata rantai pemasok yang belum tersentuh penindakan?

JALUR LAUT MENJADI PERTANYAAN PUBLIK

Sebagai wilayah kepulauan, pergerakan barang menuju Kepulauan Meranti tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pelayaran, pelabuhan, dermaga rakyat, serta jalur distribusi antarpulau.

Dalam konteks pemberantasan rokok ilegal, pengawasan tidak semestinya hanya berorientasi pada barang yang sudah berada di etalase pedagang. Mata rantai distribusi dari hulu hingga hilir juga penting ditelusuri berdasarkan data dan bukti.

Bea Cukai sendiri dalam berbagai penindakan di wilayah Riau dan Kepri telah menggunakan patroli laut, intelijen, pemeriksaan sarana pengangkut serta operasi pasar untuk mengungkap peredaran barang kena cukai ilegal. Bahkan sejumlah penindakan besar sebelumnya dilakukan terhadap rokok tanpa pita cukai yang diangkut melalui perairan.

Karena itu, ketika rokok yang diduga non-cukai kembali muncul di Selatpanjang, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan jalur masuk dan distribusinya menjadi relevan untuk dijawab secara terbuka.

BUKAN SEKADAR MENYASAR PEDAGANG KECIL

Penindakan terhadap pedagang yang terbukti menjual barang kena cukai ilegal tentu merupakan bagian dari penegakan hukum.

Namun, apabila barang tersebut beredar secara berulang dan dalam jumlah yang tidak sedikit, publik juga berhak mempertanyakan asal pasokan dan jaringan distribusinya.

Pedagang eceran pada dasarnya berada di bagian paling akhir dari sebuah rantai.

Lalu siapa yang memasok?

Dari mana barang tersebut masuk?

Melalui sarana angkutan apa?

Di titik mana barang diturunkan?

Siapa yang mendistribusikan?

Dan apakah terdapat gudang atau tempat penyimpanan sebelum barang tersebut sampai ke pengecer?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dijawab melalui proses pemeriksaan dan penindakan berdasarkan alat bukti, bukan melalui dugaan.

PENGAWASAN LAUT JANGAN HANYA DI ATAS KERTAS

Masyarakat tentu tidak meminta aparat melakukan tindakan di luar kewenangannya.

Yang dibutuhkan adalah pengawasan yang terukur, penindakan yang transparan, serta penelusuran terhadap mata rantai apabila ditemukan bukti adanya distribusi rokok ilegal.

Sebab, apabila patroli laut dilakukan tetapi barang tetap dapat masuk dan beredar, evaluasi terhadap pola pengawasan menjadi penting.

Bukan berarti pengawasan tidak dilakukan. Namun, efektivitas pengawasan dapat dinilai dari kemampuan mencegah, menemukan, dan memutus mata rantai peredaran berdasarkan data penindakan.

Di Kepri sendiri, Bea Cukai telah mempublikasikan sejumlah penindakan rokok ilegal melalui patroli laut. Pada Maret 2026, misalnya, Bea Cukai Batam mengamankan sekitar 1,12 juta batang rokok tanpa pita cukai dari sebuah speedboat di Pulau Panjang.

Sementara itu, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun melaporkan penindakan terhadap 1.762.630 batang rokok ilegal sepanjang Januari–Oktober 2025, termasuk hasil pengawasan melalui patroli laut dan operasi pasar.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa jalur laut memang menjadi bagian penting dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah kepulauan.

Maka pertanyaannya untuk wilayah Meranti menjadi semakin sederhana:

Jika rokok yang diduga non-cukai masih ditemukan di Selatpanjang, dari mana barang tersebut masuk dan bagaimana bisa lolos hingga berada di tangan pedagang?

APAKAH ADA CELAH YANG BELUM TERBACA?

Persoalan ini tidak serta-merta berarti terdapat pembiaran oleh aparat.

Tanpa hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, media tidak berhak menyimpulkan demikian.

Namun, kondisi peredaran barang yang diduga ilegal secara berulang patut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh instansi yang memiliki kewenangan pengawasan.

Termasuk bagaimana koordinasi antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan maupun unsur pengamanan perairan dilakukan dalam mencegah masuknya barang ilegal.

Sebab jika hanya pedagang di ujung rantai yang ditindak sementara pemasok dan jalur distribusi tidak pernah terungkap, maka mata rantai peredaran berpotensi kembali terbentuk.

BEA CUKAI DAN APH DITUNGGU PENJELASANNYA

Liputankeprinews.com mendorong Bea Cukai dan aparat penegak hukum terkait memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan terhadap peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai di Selatpanjang dan wilayah Kepulauan Meranti.

Publik berhak mengetahui:

- Bagaimana pengawasan terhadap jalur laut menuju Meranti dilakukan;

- Apakah terdapat patroli atau operasi khusus terkait barang kena cukai ilegal;

- Berapa jumlah penindakan rokok ilegal di wilayah Meranti dalam periode terakhir;

- Dari mana barang hasil penindakan diketahui berasal;

- Apakah pernah ditemukan pemasok atau jaringan distribusi;

- Bagaimana tindak lanjut terhadap barang bukti dan pelaku yang telah ditindak.

Jika memang tidak ditemukan pelanggaran atau peredaran tersebut memiliki penjelasan yang sah, masyarakat juga berhak mendapatkan klarifikasi.

Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran, publik berharap penegakan hukum tidak berhenti pada pengecer, tetapi menelusuri mata rantai berdasarkan bukti hingga ke sumber pasokan.

Karena persoalannya bukan sekadar rokok yang dijual di warung. Persoalannya adalah bagaimana barang yang diduga melanggar ketentuan cukai dapat masuk, bergerak, dan kembali beredar di wilayah kepulauan.

Liputankeprinews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan permintaan klarifikasi atas informasi peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai. Media tidak menuduh individu, kelompok maupun institusi tertentu sebagai pelaku atau pemasok tanpa adanya bukti dan proses hukum yang sah.

---

(Hentino).