PILKADES: Adu Rekam Jejak, Bukan Adu Konvoi

Daftar Isi

“Pilkades bukan tentang siapa yang paling ramai saat mendaftar, tetapi siapa yang paling layak dipercaya berdasarkan rekam jejak, integritas, dan kerja nyata.”

— Liputankeprinews.com

Kabupaten Bekasi | Liputankeprinews.com — Tahapan pendaftaran calon kepala desa di Kabupaten Bekasi mulai mendapat perhatian masyarakat. Antusiasme para pendukung terlihat dari iring-iringan kendaraan, pemasangan spanduk dan bendera hingga yel-yel yang mewarnai proses pendaftaran, Rabu (26/8/2026).

Kemeriahan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi di tingkat desa. Namun, di tengah semaraknya pendaftaran, publik juga perlu melihat Pilkades dari sudut pandang yang lebih substantif: rekam jejak, visi, integritas, serta kemampuan calon dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Bagi calon petahana yang kembali mencalonkan diri, pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata seberapa banyak massa yang mengiringi proses pendaftaran, melainkan apa saja yang telah diwujudkan selama masa kepemimpinannya.

Apakah pembangunan desa telah berjalan secara merata? Bagaimana kondisi jalan lingkungan, drainase dan fasilitas umum? Sejauh mana program bantuan bagi masyarakat kurang mampu telah dilaksanakan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kualitas pelayanan publik di kantor desa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan karena masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui sekaligus menilai hasil kepemimpinan berdasarkan kerja nyata.

Dana Desa Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Pengelolaan Dana Desa juga menjadi salah satu aspek penting yang layak mendapat perhatian masyarakat.

Dengan nilai anggaran yang cukup besar setiap tahun, warga berhak mengetahui bagaimana dana tersebut direncanakan, digunakan dan dipertanggungjawabkan. Transparansi anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Apakah program yang tercantum dalam perencanaan benar-benar diwujudkan di lapangan? Apakah pembangunan yang dikerjakan sesuai kebutuhan masyarakat? Dan apakah masyarakat mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai penggunaan anggaran desa?

Pertanyaan semacam ini bukan bentuk prasangka, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara transparan dan akuntabel.

Di tengah dinamika Pilkades, berbagai sindiran bahkan mulai muncul di tengah masyarakat. Salah satunya adalah anggapan sinis bahwa biaya politik harus dikembalikan setelah seseorang terpilih.

Sindiran tersebut tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh seseorang melakukan tindak pidana. Namun, kemunculannya menunjukkan adanya kekhawatiran publik mengenai biaya politik, transparansi pemerintahan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itu, para calon kepala desa semestinya tidak hanya berlomba menunjukkan besarnya dukungan massa, tetapi juga berani membuka rekam jejak, program kerja dan komitmen mereka kepada masyarakat.

Pilkades Bukan Sekadar Adu Massa

Pilkades pada hakikatnya merupakan momentum bagi masyarakat desa untuk menentukan siapa yang dianggap paling layak memimpin dan mengelola pemerintahan desa.

Ukuran keberhasilan seorang calon bukan terletak pada panjangnya konvoi, banyaknya kendaraan, besarnya pengeras suara ataupun meriahnya deklarasi.

Yang jauh lebih penting adalah apa yang telah dikerjakan, apa yang akan diperjuangkan, serta sejauh mana calon mampu mempertanggungjawabkan setiap janji kepada masyarakat.

Bagi petahana, rekam jejak selama menjabat merupakan modal utama yang seharusnya dapat dinilai secara terbuka oleh masyarakat.

Sementara bagi calon baru, kesempatan tersebut menjadi ruang untuk menawarkan gagasan, program dan solusi yang lebih baik bagi desa.

Pada akhirnya, keputusan berada di tangan masyarakat.

Warga tidak membutuhkan sekadar keramaian saat pendaftaran. Warga membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, transparan dalam mengelola anggaran, adil dalam memberikan pelayanan dan hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Pilkades seharusnya menjadi adu gagasan dan rekam jejak, bukan sekadar adu konvoi dan jumlah massa.

Karena desa adalah milik masyarakat.

Desa kita, masa depan kita. Jangan salah memilih.

Liputankeprinews.com — Mengawal informasi, menjaga kontrol sosial.

---

(SW).