Komentar Kontroversial Nakes Terhadap Pasien BPJS: Ketika Etika Profesi Diuji Di Ruang Digital

Daftar Isi

Aktivis Mahasiswa Pertanyakan Standar Etik, Perlakuan terhadap Pasien BPJS hingga Mekanisme Pengawasan Profesi

“Apakah pengawasan memang berjalan, atau baru bergerak ketika tekanan publik sudah tidak bisa diabaikan?”

— Sandiang Kaya Ndapa Namung, Aktivis Mahasiswa dan Penggiat Sosial

Kupang | Liputankeprinews.com — Polemik komentar kontroversial sejumlah tenaga kesehatan di media sosial terkait keluhan pasien BPJS, almarhum Yurizal Tri Chaerawan, membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan di dunia maya.(8/8/2026).

Di balik komentar yang kemudian menjadi sorotan publik, muncul pertanyaan mendasar: apakah standar etika profesi tenaga kesehatan berhenti di ruang pelayanan, atau tetap melekat ketika seorang tenaga kesehatan menggunakan media sosial?

Pertanyaan itu disampaikan aktivis mahasiswa dan penggiat sosial, Sandiang Kaya Ndapa Namung, yang menilai polemik tersebut harus dibaca sebagai momentum untuk menguji kembali profesionalisme, empati, dan mekanisme pengawasan terhadap tenaga kesehatan.

Menurut Sandiang, masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten secara medis. Masyarakat juga membutuhkan tenaga kesehatan yang mampu menjaga martabat pasien, termasuk ketika menghadapi kritik maupun keluhan di ruang publik.

«“Pasien, baik pengguna BPJS maupun pasien umum, adalah manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermartabat. Keluhan masyarakat seharusnya dijawab dengan edukasi dan solusi, bukan dengan komentar yang dapat mempermalukan atau menyakiti pasien maupun keluarganya,” ujar Sandiang.»

Bukan Sekadar Komentar, Ada Persoalan Kepercayaan Publik

Bagi Sandiang, persoalan ini tidak boleh dipersempit menjadi persoalan “salah komentar” semata.

Ketika seorang tenaga kesehatan memberikan pernyataan di ruang publik, terlebih berkaitan dengan pasien, pernyataan tersebut dapat berdampak terhadap persepsi masyarakat terhadap profesi kesehatan secara keseluruhan.

Media sosial juga memiliki karakter berbeda dengan percakapan pribadi. Sebuah komentar dapat direkam, disebarkan, dikutip, dan dipertontonkan kepada publik dalam hitungan menit.

Karena itu, menurutnya, identitas profesional tidak serta-merta hilang hanya karena komunikasi dilakukan melalui akun media sosial pribadi.

Pertanyaan publiknya sederhana: apakah ada standar internal yang secara jelas mengatur perilaku tenaga kesehatan di media sosial? Dan apabila ada dugaan pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab memastikan aturan tersebut benar-benar ditegakkan?

Pasien BPJS Jangan Sampai Ditempatkan sebagai “Kelas Dua”

Polemik ini juga menyentuh persoalan sensitif mengenai posisi pasien pengguna BPJS dalam sistem pelayanan kesehatan.

Sandiang menegaskan tidak boleh ada perbedaan martabat dalam pelayanan hanya karena seseorang menggunakan skema pembiayaan BPJS.

«“Jangan sampai ada kesan bahwa pasien BPJS adalah pasien kelas dua. Semua pasien memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, layak, manusiawi, dan bermartabat,” tegasnya.»

Menurutnya, BPJS adalah instrumen jaminan kesehatan masyarakat, bukan label yang boleh digunakan untuk membedakan nilai atau kedudukan seorang pasien.

Jika keluhan pasien benar-benar terjadi, maka substansi keluhan semestinya diperiksa. Jika terdapat kesalahan persepsi, harus diberikan penjelasan. Jika terdapat dugaan pelanggaran prosedur, harus ada mekanisme pengaduan.

Yang tidak boleh terjadi adalah keluhan masyarakat justru berubah menjadi konflik personal di ruang media sosial.

Sanksi Setelah Viral, atau Pengawasan yang Memang Berjalan?

Sandiang juga menyoroti tindakan terhadap tenaga medis dalam sejumlah kasus yang menjadi viral.

Ia merujuk pada pemberitaan mengenai Rumah Sakit Pusri Palembang yang mengakhiri kerja sama mitra dengan dr. Tamara Dewi Jasmine menyusul unggahan yang dinilai tidak berempati dan viral di media sosial. Ia juga menyinggung pemberitaan mengenai tenaga medis di Malang yang dinonaktifkan setelah polemik serupa.

Namun, menurut Sandiang, publik tidak cukup hanya diberi tahu bahwa sanksi telah dijatuhkan.

Publik juga berhak mengetahui: apa dasar pemeriksaannya, siapa yang memeriksa, standar etik apa yang digunakan, dan apakah pihak yang diperiksa telah diberi ruang untuk memberikan klarifikasi?

«“Kalau memang terbukti melanggar kode etik atau standar profesional, tentu harus ada konsekuensi. Namun, prosesnya juga harus objektif, transparan, dan memberikan ruang bagi pihak yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi,” katanya.»

Ia mengingatkan, jangan sampai mekanisme etik hanya bergerak setelah persoalan menjadi viral dan mendapatkan tekanan publik.

Pengawasan profesi semestinya bekerja sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Organisasi Profesi Jangan Hanya Hadir Ketika Polemik Membesar

Sandiang mendorong organisasi profesi dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan setiap laporan dugaan pelanggaran etik ditangani melalui mekanisme yang jelas.

Menurutnya, apabila terdapat laporan resmi dan bukti yang memadai, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta lembaga terkait perlu menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan.

Namun, proses pemeriksaan harus tetap objektif.

Keadilan etik tidak boleh berarti membela tenaga kesehatan secara membabi buta. Tetapi juga tidak boleh berarti menjadikan tenaga kesehatan sebagai sasaran penghakiman publik hanya karena sebuah unggahan telah viral.

Jika terbukti bersalah, harus ada konsekuensi.

Jika tidak terbukti, pihak yang diperiksa juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik.

Rumah Sakit Juga Harus Berani Membuka Evaluasi

• Polemik ini seharusnya tidak hanya menjadi urusan individu tenaga kesehatan.

• Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu mengevaluasi bagaimana mekanisme pengaduan pasien bekerja.

• Apakah pasien mengetahui ke mana harus mengadu?

• Apakah setiap keluhan tercatat?

• Apakah ada petugas yang bertanggung jawab menindaklanjuti?

• Apakah tenaga kesehatan mendapatkan pembinaan mengenai komunikasi publik dan penggunaan media sosial?

• Dan yang paling penting, apakah masyarakat mendapatkan jawaban yang memadai sebelum persoalan terpaksa dibawa ke ruang media sosial?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Kritik Boleh, Persekusi Jangan

Sandiang juga meminta masyarakat tidak menjadikan kasus tersebut sebagai alasan untuk melakukan persekusi digital terhadap tenaga kesehatan.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Namun kritik harus berbasis fakta dan disampaikan melalui mekanisme yang bertanggung jawab.

“Jangan mengganti persoalan etika dengan persekusi. Kalau ada dugaan pelanggaran, laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Biarkan fakta dan pemeriksaan yang menentukan,” ujarnya.

Sikap tersebut dinilai penting agar proses mencari keadilan tidak berubah menjadi penghakiman massal.

Satu Komentar Bisa Meruntuhkan Kepercayaan Bertahun-Tahun

Menurut Sandiang, tenaga kesehatan memiliki posisi yang sangat strategis di mata masyarakat.

Pasien datang dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Karena itu, hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan tidak hanya dibangun melalui tindakan medis, tetapi juga melalui rasa aman, komunikasi, penghormatan, dan kepercayaan.

«“Kepercayaan publik terhadap tenaga kesehatan dibangun bertahun-tahun, tetapi dapat rusak hanya karena satu komentar yang tidak tepat. Karena itu, profesionalisme di ruang pelayanan harus berjalan seiring dengan etika ketika menggunakan media sosial,” ujarnya.»

Ia berharap polemik ini tidak berhenti pada perdebatan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Lebih jauh, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan, mekanisme pengaduan pasien, etika komunikasi digital, pengawasan fasilitas kesehatan, serta mekanisme pemeriksaan etik profesi.

Sebab, apabila sistem hanya bergerak setelah sebuah persoalan menjadi viral, maka publik patut bertanya:

• Apakah pengawasan memang berjalan, atau baru bergerak ketika tekanan publik sudah tidak bisa diabaikan?

• Polemik komentar terhadap pasien BPJS tersebut akhirnya menjadi cermin bagi seluruh pihak.

• Bagi tenaga kesehatan, ini adalah pengingat bahwa kompetensi medis harus berjalan bersama etika.

• Bagi rumah sakit, ini adalah ujian terhadap mekanisme pelayanan dan pengaduan.

• Bagi organisasi profesi, ini adalah tantangan untuk menunjukkan bahwa pengawasan etik benar-benar bekerja.

• Dan bagi pemerintah serta penyelenggara jaminan kesehatan, ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa pasien BPJS tidak pernah diposisikan sebagai warga kelas dua dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Karena pada akhirnya, di balik setiap kartu BPJS terdapat manusia bukan sekadar nomor kepesertaan.

---

(Redaksi/Kontributor Media)