Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Harapan Dikeluhkan Rusak Bertahun-tahun, Masyarakat Minta Pelindo dan Pemkab Meranti Bertindak

Daftar Isi

“Masyarakat dan para pekerja hanya berharap akses menuju pelabuhan mendapat perhatian serius, karena jalan tersebut setiap hari digunakan untuk menunjang aktivitas bongkar muat.”

Kepulauan Meranti | Liputankeprinews.com — Kondisi jalan akses menuju Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Harapan, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, kembali mendapat sorotan masyarakat dan para pekerja pelabuhan.

Keluhan tersebut disampaikan sejumlah elemen masyarakat, termasuk Ketua ESPTI/KSPSI Raja Alvian, Ketua TKBM Tarmizi, Ketua EMKL Buk Yayuk, serta Ketua DPD Lembaga Garuda Perkasa Nasional/Kabiro Media Pers RADARGEP.COM Hentino, Rabu (26/8/2026).

Mereka menilai kondisi jalan menuju kawasan Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Harapan sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait, khususnya PT Pelindo serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Hentino, kondisi jalan yang rusak tersebut cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan para buruh yang setiap hari menggunakan akses tersebut untuk melakukan kegiatan bongkar muat maupun mengangkut barang dari kawasan pelabuhan.

“Jalan ini setiap hari dilalui masyarakat dan para pekerja. Kondisinya sangat memprihatinkan dan pengguna jalan harus ekstra hati-hati,” ujar Hentino, Rabu (26/8/2026).

Ia juga menyebut kondisi jalan yang tidak baik dikeluhkan para buruh karena kendaraan atau gerobak yang digunakan untuk melangsir barang dari pelabuhan menuju lokasi pembongkaran disebut lebih rentan mengalami kerusakan.

Selain persoalan kerusakan jalan, masyarakat juga menyoroti minimnya penerangan di sepanjang akses menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Harapan. Kondisi tersebut dinilai semakin menyulitkan pengguna jalan, terutama pada malam hari.

Masyarakat berharap pihak yang memiliki kewenangan dapat segera mengambil langkah nyata, baik melalui perbaikan jalan, peningkatan penerangan maupun penataan kawasan akses pelabuhan.

Pertanyakan Pemanfaatan Pungutan

Dalam penyampaiannya, Hentino juga mempertanyakan penggunaan sejumlah pungutan atau biaya yang menurutnya selama ini berkaitan dengan aktivitas di kawasan pelabuhan.

Ia menyebut adanya sejumlah komponen biaya yang dikenal masyarakat, antara lain uang sharing pelabuhan, uang pas, biaya kebersihan dan pungutan lainnya.

Namun demikian, terkait jenis, dasar hukum, besaran serta penggunaan masing-masing pungutan tersebut, diperlukan penjelasan resmi dari pihak yang berwenang agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Masyarakat meminta agar setiap pungutan yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan memiliki dasar dan mekanisme yang jelas serta penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Minta Ada Solusi Konkret

Masyarakat dan para pekerja pelabuhan berharap persoalan jalan tersebut tidak hanya menjadi pembahasan, tetapi segera mendapatkan solusi konkret.

Mereka juga menyampaikan gagasan agar masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan maupun pengelolaan lingkungan sekitar akses pelabuhan apabila secara kewenangan dan aturan memungkinkan.

Menurut mereka, keterlibatan masyarakat selain dapat membantu menjaga fasilitas umum, juga berpotensi membuka kesempatan kerja bagi warga setempat.

Pelabuhan Tanjung Harapan sendiri menjadi salah satu kawasan penting bagi aktivitas bongkar muat dan pergerakan barang di Selatpanjang. Karena itu, kondisi infrastruktur pendukung seperti jalan dan penerangan dinilai perlu mendapat perhatian seiring tingginya aktivitas kendaraan dan masyarakat di kawasan tersebut.

Masyarakat juga membandingkan cepatnya sejumlah pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pelabuhan dengan kondisi jalan akses yang menurut mereka belum mendapatkan penanganan memadai.

Atas berbagai keluhan tersebut, masyarakat berharap PT Pelindo bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat duduk bersama untuk mencari solusi, termasuk memastikan siapa pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan akses menuju pelabuhan.

Hingga berita ini disusun, Liputankeprinews.com masih mengupayakan konfirmasi dan penjelasan resmi dari PT Pelindo serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait kondisi jalan, penerangan, mekanisme pemeliharaan serta persoalan pungutan yang disampaikan masyarakat.

---

(Redaksi).