Ngopi Strategis di Karimun: AKPERSI, PATRON, dan DPD KPK RI Kepri Satukan Langkah Bahas Penegakan Hukum hingga Isu Uang Gerenti

Daftar Isi

"Sinergi lintas organisasi bukan sekadar mempererat silaturahmi, tetapi menyatukan komitmen mengawal kebijakan publik, penegakan hukum, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Karimun."

Karimun | Liputankeprinews.com – Semangat memperkuat sinergi antarorganisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat kembali ditunjukkan melalui kegiatan silaturahmi dan diskusi santai yang dikemas dalam agenda Ngopi Bersama, Jumat (17/7/2026), di salah satu Kedai Prata, Kelurahan Sungai Raya,Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPC Patriot Nasional (PATRON) Kabupaten Karimun Andi Acok, Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karimun Andrianus Ginting bersama jajaran pengurus, serta Ketua DPD KPK RI Provinsi Kepulauan Riau Encik Tofik.

Meski berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, diskusi yang terbangun membahas berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun. Beragam isu mulai dari kebijakan pemerintah, penegakan hukum, penguatan peran organisasi masyarakat dalam kontrol sosial, hingga isu uang gerenti yang belakangan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat menjadi topik utama pembahasan.

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karimun, Andrianus Ginting, menegaskan bahwa komunikasi lintas organisasi merupakan langkah positif dalam membangun kesamaan pandangan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

«"Silaturahmi seperti ini penting untuk mempererat hubungan antarlembaga sekaligus menyamakan persepsi dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Kami berharap setiap isu yang muncul dapat diselesaikan secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.»

Senada dengan itu, Ketua DPC Patriot Nasional (PATRON) Karimun Andi Acok menilai sinergi antarormas menjadi kekuatan positif dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD KPK RI Provinsi Kepulauan Riau Encik Taofik menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, setiap dugaan persoalan yang berkembang di ruang publik harus dikaji berdasarkan data dan mekanisme hukum, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Ketiga organisasi sepakat bahwa komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam membangun daerah yang lebih maju, bersih, dan berkeadilan. Mereka juga berkomitmen untuk terus menjadi mitra masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi melalui forum-forum diskusi rutin sebagai wadah bertukar gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun.

---

(Redaksi).