Ketum DPP AKPERSI Ingatkan Presiden Prabowo Agar Tidak Menggeneralisasi Wartawan dan Media dalam Pidato Publik

Daftar Isi

"Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra strategis bangsa dalam menjaga demokrasi, mengawal pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat."

— Rino Triyono, Ketua Umum DPP AKPERSI

Jakarta | Liputankeprinews.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., mengingatkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak menggeneralisasi profesi wartawan, jurnalis, maupun perusahaan media dalam penyampaian pidatonya pada acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyinggung istilah "londo ireng".(25/7/2026).

Menurut Rino Triyono, DPP AKPERSI menghormati Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Namun, ia berharap setiap pernyataan yang berkaitan dengan profesi wartawan, jurnalis, dan media disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh insan pers yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

"Kami mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak semua wartawan, jurnalis, maupun media adalah 'londo ireng'. Masih sangat banyak insan pers yang berjiwa nasionalis, idealis, berintegritas, serta bekerja secara profesional untuk menjaga kepentingan bangsa, mengawal demokrasi, dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat," ujar Rino Triyono.

Ia menegaskan bahwa pers memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu pilar demokrasi. Dalam menjalankan fungsinya, pers tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi, kontrol sosial, serta mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rino menilai kritik yang disampaikan wartawan dan media berdasarkan fakta, data, serta kepentingan publik tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik yang objektif merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kritik yang membangun merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara. Wartawan, jurnalis, dan media yang profesional justru hadir untuk mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang perlu dievaluasi demi kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP AKPERSI mengajak seluruh wartawan, jurnalis, perusahaan media, serta organisasi pers di Indonesia untuk terus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menjaga independensi, profesionalisme, serta menyajikan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, DPP AKPERSI juga berharap hubungan antara pemerintah dengan insan pers dapat terus dibangun melalui komunikasi yang sehat, saling menghormati, serta memahami peran masing-masing dalam memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas nasional.

"Kami percaya Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar dalam membangun Indonesia. Karena itu, kami berharap wartawan, jurnalis, dan media yang bekerja secara profesional, nasionalis, serta idealis tetap memperoleh penghormatan sebagai mitra strategis bangsa dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang objektif, berimbang, dan konstruktif," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Rino Triyono menegaskan bahwa pers yang profesional bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra bangsa dalam menjaga demokrasi, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mengawal pembangunan nasional agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

"Wartawan, jurnalis, dan media yang berintegritas adalah aset bangsa. Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga demokrasi, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia," pungkasnya.

---

(AKPERSI).