AKPERSI Kepri Pertimbangkan Dorong RDP Di DPRD, Tunggu Jawaban Resmi PT ANTAM Terkait Proyek Taman Kota Kijang

Daftar Isi

AKPERSI mengungkapkan bahwa surat konfirmasi yang dilayangkan kepada PT Antam telah diterima pihak perusahaan pada 25 Juni 2026 dan berdasarkan informasi yang diterima, jawaban resmi akan disampaikan melalui kuasa hukum perusahaan.

Tanjungpinang, Kepri | Liputankeprinews.com – DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masih menunggu jawaban resmi PT Antam terkait status lahan pembangunan Taman Kota Kijang sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kepri.(1/7/2026)

Ketua DPD AKPERSI Kepri, Fauzan C.ILJ, mengatakan hingga saat ini pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Kepri belum memberikan penjelasan secara terbuka dan menyeluruh terkait kronologi proyek yang kini menjadi sorotan publik tersebut.

"Karena persoalan ini menyangkut uang rakyat dan proyek pemerintah bernilai miliaran rupiah, maka semua pihak berkepentingan harus memberikan penjelasan secara terang. Jangan ada kesan saling lempar tanggung jawab," tegas Fauzan.

AKPERSI mengungkapkan bahwa surat konfirmasi yang dilayangkan kepada PT Antam telah diterima pihak perusahaan pada 25 Juni 2026 dan berdasarkan informasi yang diterima, jawaban resmi akan disampaikan melalui kuasa hukum perusahaan.

"Jika setelah adanya jawaban dari PT Antam masih ditemukan perbedaan informasi atau ada fakta yang belum terjawab, kami mempertimbangkan untuk mendorong DPRD Provinsi Kepri menggunakan fungsi pengawasannya melalui Rapat Dengar Pendapat," ujarnya.

Menurut AKPERSI, forum RDP penting agar seluruh pihak dapat menyampaikan penjelasan secara terbuka di hadapan publik, sehingga polemik terkait proyek Taman Kota Kijang tidak terus menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan keterbukaan dan penjelasan yang utuh mengenai mengapa proyek ini bisa berjalan hingga puluhan persen sebelum kemudian terhenti karena persoalan lahan," tutup Fauzan.

---

(Redaksi).