PB HMI MPO Desak Kapolri Evaluasi dan Copot Kapolres Bombana Usai Dugaan Pencekikan Mahasiswa Aktivis

Table of Contents

Kendari | Liputankeprinews.com – Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mendesak Kapolri dan Polda Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Bombana menyusul dugaan tindakan pencekikan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap seorang mahasiswa aktivis di Kabupaten Bombana.(5/6/2026).

Menurut Indra, dugaan tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan menghormati hak-hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis.

“Jika benar terjadi tindakan pencekikan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap mahasiswa aktivis, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi serta hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.

PB HMI MPO menilai peristiwa tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian apabila tidak ditangani secara terbuka dan tegas. Oleh karena itu, organisasi tersebut mendesak Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang diduga terlibat serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.

Selain itu, Indra juga meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolres Bombana. Menurutnya, setiap tindakan anggota di lapangan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan wilayah.

“Kami mendesak Kapolri dan Kapolda Sultra untuk mengevaluasi serta mencopot Kapolres Bombana apabila terbukti terjadi pembiaran atau kegagalan dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Kepolisian harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru menghadirkan rasa takut,” ujarnya.

PB HMI MPO turut menyerukan agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaga marwah institusi kepolisian serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa dan masyarakat sipil.

Di akhir pernyataannya, Indra menegaskan bahwa PB HMI MPO akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang diduga terlibat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polres Bombana terkait tudingan yang disampaikan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

Sumber:

Indra Dapa Saranani

Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO

---

(Redaksi).