Ketua Umum DPP LSM Prabhu Indonesia Jaya Audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat, Sampaikan Aspirasi Dana Hibah dan Pembangunan Daerah

Daftar Isi

Bandung | Liputankeprinews.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Prabhu Indonesia Jaya Provinsi Jawa Barat menggelar audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus forum diskusi mengenai berbagai isu strategis pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPW LSM Prabhu Indonesia Jaya Jawa Barat, Ujang Sutarman. Turut hadir Ketua Umum DPP LSM Prabhu Indonesia Jaya, Odang Kusmana, S.Kom., S.H., Ketua DPD Kabupaten Karawang Dr. H. Mumuh Mauludin (Kang Bahar), Ketua DPD Kabupaten Bekasi N. Rudiansah, Ketua Srikandi DPW Jawa Barat Hj. Nani, Ustadz Asef Saefuloh, Koordinator Seni dan Budaya DPP Mamat, Isun Pengki dari Padepokan Singa Putra Bajang, serta jajaran pengurus dan anggota organisasi.

Dalam sambutannya, Ujang Sutarman menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

"Organisasi kemasyarakatan dan LSM memiliki fungsi sosial yang sangat penting di tengah masyarakat. Kami berharap keberadaan organisasi dapat menjadi bagian dari solusi dalam membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LSM Prabhu Indonesia Jaya, Odang Kusmana, S.Kom., S.H., menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan program-program organisasi yang selama ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Odang Kusmana secara khusus menyampaikan aspirasi terkait program dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga budaya, serta organisasi masyarakat lainnya di Jawa Barat. 

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak organisasi yang menunggu kepastian mengenai mekanisme pengajuan, verifikasi, penetapan, hingga penyaluran dana hibah.

"Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera menyusun dan menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian dalam proses pengajuan dan penyaluran dana hibah. Dukungan tersebut sangat penting untuk membantu organisasi menjalankan program sosial, pendidikan, keagamaan, budaya, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan," kata Odang.

Ia juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur secara jelas pedoman teknis pengajuan, verifikasi, penetapan, dan penyaluran dana hibah. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut sangat penting sebagai dasar hukum agar proses penyaluran dana hibah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"LSM dan ormas merupakan mitra strategis pemerintah dalam membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat memberikan ruang dan dukungan yang proporsional melalui kebijakan yang mendukung kegiatan positif organisasi kemasyarakatan," tegasnya.

Selain membahas persoalan dana hibah, audiensi juga menyoroti sejumlah isu pembangunan daerah. Ketua DPD Kabupaten Karawang, Dr. H. Mumuh Mauludin atau yang akrab disapa Kang Bahar, menyampaikan pentingnya pelestarian seni dan budaya daerah, khususnya keberadaan Situs Candi Jiwa di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, yang merupakan salah satu warisan sejarah dan budaya penting di Jawa Barat.

Pada bidang keagamaan, Ustadz Asef Saefuloh menjelaskan bahwa organisasi masyarakat selama ini turut berkontribusi dalam pembinaan keagamaan melalui kegiatan pengajian, pendidikan moral, serta berbagai program sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, Koordinator Seni dan Budaya DPP LSM Prabhu Indonesia Jaya, Mamat, menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Ia juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Dalam kesempatan yang sama, Isun Pengki dari Padepokan Singa Putra Bajang memaparkan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan melalui pemanfaatan enceng gondok dan pupuk kandang yang diolah menjadi pupuk organik bernilai ekonomis. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Karena pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan agenda kedinasan, audiensi diterima oleh Adrian Yuw selaku perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat untuk menjadi bahan masukan serta pembahasan lebih lanjut.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan konstruktif. Melalui kegiatan tersebut, LSM Prabhu Indonesia Jaya berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, mendukung pembangunan daerah, melestarikan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

---

(SW).