Siswi SMP di Konawe Kirim Surat Terbuka ke Presiden: “Kami Penghasil Tambang, Tapi Mencari Dokter Saja Susah”

Table of Contents

Konawe | Liputankeprinews.com – Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, bernama Kayla Anindya Putri, menjadi sorotan publik setelah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia viral di media sosial.

Dalam surat tersebut, Kayla menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sosial masyarakat di daerahnya yang dinilai belum sebanding dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, khususnya sektor pertambangan nikel.

Kayla menyoroti minimnya layanan kesehatan di wilayah sekitar tambang, meskipun daerah tersebut dikenal sebagai salah satu penghasil tambang terbesar di Sulawesi Tenggara. Ia menggambarkan ironi yang dirasakan masyarakat, di tengah melimpahnya hasil tambang yang dikirim ke berbagai daerah bahkan luar negeri, warga justru kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang layak.

“Kami hidup di atas tanah yang kaya, yang nikelnya dibawa keluar untuk membangun peradaban dunia. Tapi ironisnya, di sini, untuk mencari satu dokter pun kami harus bertaruh nyawa karena jarak dan fasilitas yang tidak ada,” tulis Kayla dalam suratnya.

Menurut Kayla, kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang selama ini dirasakan masyarakat, terutama warga di wilayah terdampak aktivitas pertambangan. Jarak menuju rumah sakit yang jauh, keterbatasan tenaga medis, hingga minimnya fasilitas kesehatan disebut masih menjadi keluhan utama warga.

Ia juga menyinggung program pelayanan kesehatan seperti Mobile Health Clinic yang dinilai belum berjalan optimal dan lebih sering bersifat seremonial.

Tak hanya soal kesehatan, Kayla turut mengkritisi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe terkait pengelolaan dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM). Ia menilai masyarakat belum merasakan dampak nyata dari program tersebut, khususnya di wilayah terdampak tambang seperti Kecamatan Routa.

Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, pelaksanaan dana PPM disebut masih menuai polemik akibat minimnya transparansi dan dugaan adanya kepentingan tertentu dalam penyalurannya.

Dalam suratnya, Kayla juga mengungkap kekhawatiran atas munculnya perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pandangan terkait aktivitas pertambangan. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai penengah dan memastikan seluruh kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kayla berharap Presiden Republik Indonesia dapat turun tangan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah serta memastikan dana PPM benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

“Jangan biarkan masa depan kami terkubur bersama lubang-lubang tambang ini. Kami butuh dokter, kami butuh keadilan, dan kami butuh pemerintah yang berdiri bersama rakyat, bukan sebagai pembela pengusaha,” tutup Kayla dalam suratnya.

Surat terbuka tersebut kini ramai diperbincangkan warganet dan menuai berbagai tanggapan publik. Banyak pihak menilai suara Kayla menjadi representasi keresahan masyarakat di wilayah tambang yang menginginkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

---

(Dapa).