Bupati Lampung Tengah Bungkam? Warga Dua Desa Bersama Laskar NKRI Datangi Kantor Bupati Tagih Kepastian Penyelesaian Konflik

Table of Contents

Lampung Tengah | Liputankeprinews.com — Puluhan warga dari Desa Sri Agung dan Desa Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, bersama jajaran DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung mendatangi Kantor Bupati Lampung Tengah, Selasa (19/05/2026).

Kedatangan masyarakat tersebut membawa satu tuntutan utama, yakni meminta kepastian penyelesaian konflik sosial yang sebelumnya sempat memicu gesekan antarwarga dan hingga kini dinilai belum menemukan titik terang.

Namun, suasana berubah menjadi tanda tanya ketika Bupati Lampung Tengah disebut tidak menemui langsung massa yang datang untuk meminta kejelasan terkait tindak lanjut hasil kesepakatan yang sebelumnya pernah dibahas bersama pemerintah daerah.

Tidak hadirnya kepala daerah tersebut memicu kekecewaan masyarakat yang berharap adanya kepastian dan langkah konkret dari pemerintah.

Dalam aksi itu, Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung, Junaidi, bersama Bendahara DPW R. Fikri, tampak mendampingi warga yang menginginkan penyelesaian persoalan secara serius dan berkeadilan.

Perwakilan masyarakat, Heri, SH, menegaskan bahwa kedatangan warga bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan menagih komitmen pemerintah daerah atas persoalan yang telah lama bergulir.

“Kami datang baik-baik untuk meminta kepastian. Kesepakatan sebelumnya sudah ada, tinggal bagaimana realisasi dan langkah nyata pemerintah daerah. Tetapi sampai hari ini masyarakat belum melihat hasil konkret,” tegas Heri kepada awak media.

Menurutnya, lambannya proses penyelesaian berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat apabila terus dibiarkan tanpa kepastian hukum maupun langkah penyelesaian yang jelas.

“Kalau persoalan seperti ini terus dibiarkan, masyarakat tentu bertanya-tanya. Jangan sampai persoalan yang sudah pernah dibahas malah menjadi pemicu konflik baru yang lebih besar,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung, Junaidi, menyatakan pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga ada tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

“Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat tidak diabaikan. Bupati sebagai pimpinan daerah dan Ketua Forkopimda seharusnya hadir memberikan kepastian, bukan justru menghindar dari masyarakat yang datang mencari solusi,” kata Junaidi.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai terkesan menutup diri terhadap keresahan masyarakat.

“Sangat disayangkan ketika masyarakat datang membawa harapan penyelesaian, tetapi tidak ditemui. Jangan sampai pembiaran ini memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait alasan tidak ditemuinya masyarakat maupun langkah konkret penyelesaian konflik yang dipersoalkan warga.

---

(S Yanto)