AKPERSI Bintan Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Lahan Stadion, Kejari Diminta Transparan

Table of Contents

Bintan | Liputankeprinews.com – Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Bintan, Martin D C.ILJ., menyoroti lambatnya penanganan dugaan permasalahan pengadaan lahan Stadion Megat Alang Perkasa di Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam.

Menurut Martin, proses penanganan yang telah berjalan lebih dari satu bulan sejak pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bintan, Irzan, belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Kalau kita lihat, ini sudah lebih dari sebulan sejak pemeriksaan, tapi belum ada kejelasan. Ini yang jadi pertanyaan publik,” ujar Martin, saat ditemui di kawasan Kilometer 16, Sabtu (25/04/2026).

Ia menegaskan, kasus yang menyangkut anggaran miliaran rupiah tersebut seharusnya ditangani secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kami mendorong agar proses ini dibuka secara terang. Jangan sampai muncul persepsi negatif di tengah masyarakat hanya karena kurangnya informasi,” tambahnya.

Martin juga mengingatkan bahwa lambatnya penanganan perkara berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum jika tidak disertai penjelasan yang memadai.

Sementara itu, berdasarkan informasi sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Bintan melalui Kasi Intel menyatakan bahwa proses masih berada pada tahap pengumpulan data dan keterangan (puldata dan pulbaket).

Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Bintan belum memberikan tanggapan lebih lanjut atas konfirmasi lanjutan yang dilayangkan redaksi Liputankeprinews.com terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.

Diketahui, pengadaan lahan Stadion Megat Alang Perkasa tersebut kini tengah menjadi sorotan, mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan dalam proyek pembangunan sarana olahraga tersebut.

AKPERSI Bintan berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan segera memberikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

---

(Redaksi).