Dugaan Mark-Up Program Makanan Bergizi Gratis di Sukatani Bekasi, Nilai Porsi Disorot

Table of Contents

Komposisi menu MBG yang diterima Siswa Penerima Manfaat 

Kabupaten Bekasi | Liputankeprinews.com – Dugaan ketidaksesuaian anggaran dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/3/2026). Program yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional tersebut diduga memiliki nilai riil makanan per porsi yang tidak sebanding dengan standar harga yang telah ditetapkan dalam pedoman resmi.

Sorotan muncul setelah sejumlah pihak menilai kualitas dan porsi makanan yang dibagikan kepada siswi SDN Sukamulya 01 di wilayah tersebut tidak mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan.

“Jika mengacu pada harga pasar bahan pangan saat ini, nilai makanan yang diterima siswa diduga jauh di bawah angka yang telah ditetapkan dalam pedoman,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Program MBG dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah melalui komposisi kalori, protein, serta nutrisi seimbang. Dalam ketentuannya, standar harga per porsi telah diperhitungkan mencakup biaya bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga operasional pendukung lainnya.

Namun, berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan, menu yang dibagikan diduga tidak mencerminkan nilai anggaran sebagaimana mestinya. Dugaan ini memunculkan indikasi kemungkinan mark-up atau ketidakefisienan dalam proses pengadaan dan distribusi.

Temuan tersebut terjadi di sejumlah SDN di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dan mulai menjadi perbincangan publik pada awal Maret 2026.

Secara struktur, pelaksanaan program berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional, dengan teknis pelaksanaan di daerah melibatkan pihak kecamatan dan penyedia yang ditunjuk sesuai mekanisme pengadaan.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana di tingkat kecamatan maupun perwakilan Badan Gizi Nasional terkait dugaan tersebut.

Dugaan ketidaksesuaian ini memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengadaan, sistem kontrol kualitas, hingga pengawasan internal maupun eksternal terhadap realisasi anggaran program MBG di daerah.

Transparansi penggunaan anggaran serta keterbukaan data rincian biaya per porsi dinilai menjadi langkah penting guna menjawab keraguan masyarakat.

Liputankeprinews.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan resmi serta memastikan keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalistik.

---

(S.W).