Polemik Anggaran MBG, Sandiang Kaya Ndapa Namung: Fokus pada Substansi, Bukan Gimmick Politik
Table of Contents
Kupang | Liputankeprinews.com – Polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan publik menuai tanggapan dari kalangan mahasiswa. Aktivis mahasiswa sekaligus Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan Ikatan Pelajar Mahasiswa Asal Sumba Timur (IPMASTIM) Kupang, Sandiang Kaya Ndapa Namung, menilai perdebatan tersebut harus dikembalikan pada substansi kebijakan, bukan sekadar menjadi arena gimmick politik di ruang digital.
Polemik mencuat setelah pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, terkait program MBG diserbu komentar warganet di media sosial. Perdebatan berkembang luas, mulai dari persoalan urgensi program hingga besaran anggaran yang dinilai signifikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Namun, besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah memunculkan kritik dan perdebatan publik.
Sebagian pihak mempertanyakan efektivitas dan prioritas anggaran, sementara lainnya menilai program ini sebagai langkah strategis jangka panjang untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Sandiang menegaskan bahwa perdebatan adalah hal wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, diskursus publik harus berbasis data dan kajian rasional.
“Program Makan Bergizi Gratis harus dilihat sebagai kebijakan strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Perdebatan boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai kehilangan fokus pada tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia,” ujar Sandiang di Kupang, Selasa (18/2/2026).
Ia menilai kritik terhadap pejabat publik sah dilakukan, tetapi tidak boleh berhenti pada serangan personal atau narasi emosional.
“Kalau ada yang menyebut MBG sebagai investasi strategis, maka itu perlu dibuktikan dengan desain kebijakan yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Jangan hanya menjadi jargon,” tegasnya.
Menurut Sandiang, agar program MBG benar-benar berdampak, pemerintah perlu memastikan beberapa aspek penting:
Transparansi anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Ketepatan sasaran penerima manfaat, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi.
Pelibatan pemerintah daerah, agar implementasi sesuai kebutuhan lokal.
Sistem pengawasan publik, guna mencegah potensi penyimpangan.
Ia menilai, jika dirancang secara komprehensif, MBG dapat menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan struktural.
“Kalau program ini dijalankan secara serius, tentu bisa menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.
Perdebatan publik mengenai MBG menguat dalam beberapa hari terakhir di berbagai platform media sosial dan ruang diskusi daring, menyusul pernyataan pejabat pemerintah terkait urgensi dan pembiayaan program tersebut.
Di Kupang, mahasiswa IPMASTIM turut memberikan perhatian terhadap isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral kaum intelektual dalam mengawal kebijakan publik.
Orientasi pada Kepentingan Rakyat
Sandiang berharap polemik anggaran MBG dapat menjadi momentum evaluasi kebijakan, bukan memperuncing polarisasi politik.
“Anggaran yang besar harus diimbangi dengan akuntabilitas. Publik berhak tahu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat bisa terjaga,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog yang sehat, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Yang terpenting adalah anak-anak Indonesia mendapatkan haknya atas asupan gizi yang layak. Itu yang harus menjadi orientasi bersama,” pungkasnya.
---
(Mitra Redaksi)
#PolemikMBG
#AnggaranFantastis
#SubstansiBukanGimmick
#UangRakyat
#KontrolPublik
Posting Komentar