Kesbangpol Kepri Gelar FGD Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia 2026

Table of Contents

Tanjungpinang | Liputankeprinews.com – Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau (Kesbangpol Kepri) berkolaborasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi serta Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran IDI Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Kepulauan Riau, dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Drs. H. Sardison, M.TP.

IDI Jadi Instrumen Ukur Kualitas Demokrasi

Dalam sambutannya, Sardison menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen penting untuk mengukur perkembangan kualitas demokrasi di daerah.

Menurutnya, tren nilai IDI Provinsi Kepulauan Riau yang terus menunjukkan peningkatan menjadi indikator bahwa masyarakat Kepri yang heterogen mampu hidup berdampingan secara rukun, toleran, dan demokratis.

“Peningkatan nilai IDI menggambarkan stabilitas sosial dan politik yang terjaga. Kondisi ini memberikan kepastian dan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

40 Stakeholder Hadir dalam FGD

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Muhamad Iksan, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari berbagai unsur strategis.

Peserta berasal dari:

• OPD terkait di lingkungan Pemprov Kepri

• Instansi vertikal

• Pengurus partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepri

• Akademisi dan perwakilan BEM

• Media massa/pers

• Organisasi kemasyarakatan dan forum masyarakat

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran objektif terhadap kondisi demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Paparan Teknis dan Diskusi Mendalam

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Sholawat Busyro dan pembacaan doa.

Acara kemudian dilanjutkan dengan:

• Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Kesbangpol Kepri, Drs. Muhamad Iksan, M.Si

• Sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Drs. H. Sardison, M.TP

• Paparan gambaran umum FGD IDI oleh Kabag Umum BPS Kepri, Doni Cahyo Wibowo

• Paparan teknis materi IDI oleh Statistisi Ahli Madya BPS Kepri, Dian Kartika Sari

• Diskusi kelompok terfokus (FGD)

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari peserta terkait indikator kebebasan sipil, hak politik, serta lembaga demokrasi yang menjadi komponen utama dalam pengukuran IDI.

Kegiatan ditutup oleh Statistisi Ahli Madya BPS Kepri, Dian Kartika Sari, setelah seluruh rangkaian diskusi dan penyampaian masukan selesai dilaksanakan.

Komitmen Perkuat Demokrasi Daerah

Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan.

Upaya pengukuran yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan data yang komprehensif serta menjadi dasar perumusan kebijakan strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis di Provinsi Kepulauan Riau.

---

(Aman).