AKPERSI Soroti Krisis Pelayanan Publik di Desa Sobang Pandeglang

Table of Contents

Infrastruktur Rusak, Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian Warga Terancam

Jakarta | Liputankeprinews.com — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) menyoroti secara serius kondisi pelayanan publik di Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sorotan tersebut mencakup persoalan mendasar pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, hingga pertanian, yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.EJ., C.IJ., C.BJ., C.F.L.E., C.ILJ., menegaskan bahwa berbagai temuan di lapangan menunjukkan adanya krisis pelayanan publik di tingkat desa yang tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata.

“Ketika anak-anak terpaksa belajar di bangunan sekolah yang rusak, warga kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat buruknya kondisi jalan, serta petani terhambat menjual hasil panen karena infrastruktur tidak memadai, maka ini adalah ancaman serius terhadap hak dasar dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rino, Selasa (16/01/2026).

Infrastruktur Buruk Hambat Aktivitas Pertanian

Rino menjelaskan, kerusakan jalan desa dan kondisi wilayah yang terisolir berdampak signifikan terhadap aktivitas pertanian warga. Petani mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil panen, terbatasnya distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian, hingga meningkatnya biaya logistik yang merugikan petani kecil.

“Petani tidak bisa menjual hasil panennya secara layak karena akses jalan rusak. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi desa, tetapi menyangkut ketahanan pangan di tingkat lokal,” ujarnya.

AKPERSI Nilai Tata Kelola Pelayanan Publik Gagal

Lebih lanjut, AKPERSI menilai bahwa lemahnya respons pemerintah desa dan kecamatan terhadap kondisi tersebut berpotensi memperparah masalah sosial, mulai dari pendidikan yang tidak aman, layanan kesehatan yang sulit dijangkau, hingga sektor pertanian yang terpinggirkan.

“Jika pendidikan, kesehatan, dan pertanian sama-sama terdampak, ini mencerminkan kegagalan tata kelola pelayanan publik yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh,” kata Rino.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama ketika media dan organisasi pers melakukan konfirmasi atas persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Pejabat publik tidak boleh diam. Diam terhadap persoalan rakyat sama artinya membiarkan masalah semakin membesar,” tegasnya.

AKPERSI Siapkan Langkah Organisasi

Rino Triyono mengungkapkan bahwa AKPERSI DPD Banten dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab organisasi. Apabila tidak terdapat perbaikan yang nyata, AKPERSI memastikan akan mengambil langkah lanjutan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

“AKPERSI akan terus mengawal isu ini. Pendidikan, kesehatan, dan pertanian adalah fondasi desa. Jika fondasi ini rapuh, negara wajib hadir,” pungkasnya.

AKPERSI menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut melalui jalur jurnalistik, advokasi publik, dan pengawasan sosial, guna memastikan hak-hak dasar masyarakat Desa Sobang dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

---

(AKPERSI).