AKPERSI Desak Presiden Prabowo Reshuffle Menkomdigi, Soroti Maraknya Judi Online dan Buruknya Komunikasi dengan Pers

Table of Contents

Jakarta | Liputankeprinews.com – Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ., C.F.L.E, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle), khususnya dengan mencopot Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Desakan tersebut disampaikan menyusul masih maraknya praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan mengancam masa depan generasi bangsa, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah memblokir ribuan situs judi daring.

Menurut Rino, klaim tersebut tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ia menilai promosi judi online masih dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga sejumlah portal berita daring.

“Pemerintah mengklaim ribuan situs judi online telah diblokir, namun faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan pemberantasan judi online belum berjalan efektif. Karena itu, Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle,” tegas Rino, Senin (26/1/2026).

Rino menambahkan, Presiden Prabowo perlu menunjuk menteri yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi kuat di bidang teknologi informasi dan keamanan digital, agar penanganan kejahatan siber dapat dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan.

Dinilai Abaikan Organisasi Pers

Selain persoalan judi online, AKPERSI juga menyoroti buruknya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers. Rino menilai terdapat kesan tebang pilih dan diskriminatif terhadap organisasi pers, padahal insan pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan kebijakan hingga ke masyarakat akar rumput.

Rino mengungkapkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKPERSI telah dua kali melayangkan surat permohonan audiensi kepada Menkomdigi untuk membahas masa depan media dan peran pers dalam mendukung program pemerintah. Namun, hingga kini tidak mendapat respons.

Bahkan, AKPERSI juga telah menyampaikan surat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia, agar Menkomdigi atau perwakilannya berkenan hadir dan memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI yang dihadiri perwakilan 33 DPD dan lebih dari 100 DPC se-Indonesia.

“Ironisnya, surat dari Wakil Presiden RI dengan Nomor: B36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi dan memberikan dukungan kepada AKPERSI juga tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden bisa dilaksanakan?” ujar Rino.

Judi Online Telah Menelan Korban

Rino menegaskan, lemahnya pengawasan ruang digital dan buruknya komunikasi pemerintah dengan pers berdampak serius bagi masyarakat. Ia menyebut banyak korban judi online mengalami tekanan psikologis berat, depresi, hingga kehilangan nyawa.

Sebagai penguat, Rino merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai bukti kuat bahwa jaringan judi online masih beroperasi secara masif dan terorganisir.

Reshuffle Dinilai Mendesak

AKPERSI menegaskan bahwa desakan reshuffle ini bukan bentuk intervensi politik, melainkan langkah penyelamatan Ruang Digital Nasional dari kerusakan yang lebih luas. Selain itu, reshuffle dinilai penting untuk membangun kembali hubungan yang sehat dan adil antara pemerintah dan insan pers.

“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan negara tidak akan tersampaikan secara utuh kepada publik,” pungkas Rino.

AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat segera mengambil langkah tegas dan konkret demi menyelamatkan ruang digital nasional serta melindungi generasi bangsa dari bahaya judi online.

---

(AKPERSI).