Ormas GNPK Desak DPRD Lambar Bentuk Pansus Terkait Dugaan Penipuan 46 Kepala Sekolah

Table of Contents

Lampung Barat, Liputankeprinews.com — Skandal dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Barat yang menyeret 46 kepala sekolah kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang telah viral di berbagai platform media ini dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari para anggota DPRD Lampung Barat, yang sejatinya memiliki fungsi pengawasan dan representasi suara rakyat. Senin (1/12/2025).

Hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret dari lembaga legislatif tersebut untuk menindaklanjuti dugaan penipuan yang menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah bagi para kepala sekolah.

GNPK Desak Pembentukan Pansus DPRD

Menanggapi situasi tersebut, Organisasi Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Lampung Barat melalui Bidang Humas, Iwan, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil sikap tegas dengan mendesak DPRD Lambar segera menjalankan salah satu fungsi utamanya: membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Menurut Iwan, langkah ini penting untuk mengungkap alur kejadian yang sebenarnya serta menemukan aktor atau dalang di balik skandal yang mengguncang dunia pendidikan tersebut.

“Karena pemberitaan di media, baik cetak maupun online, serta desas-desus di masyarakat semakin liar dan tidak terkendali, kami GN-PK mendesak DPRD untuk segera mengadakan Pansus,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan bahwa Pansus merupakan instrumen resmi DPRD yang dapat digunakan untuk menyelidiki persoalan yang berkembang di masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus.

Pendidikan Tercoreng, Nilai-Nilai Etika Terancam

Iwan menambahkan bahwa dugaan praktik pungutan liar dan dugaan penipuan yang terjadi di lingkungan sekolah akan berdampak langsung pada proses internalisasi etika pada peserta didik.

“Korupsi di lingkungan pendidikan berpotensi merusak pembentukan karakter peserta didik. Sekolah seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Jangan sampai berubah menjadi ladang pungli,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat lebih peka terhadap isu yang berkembang di dunia pendidikan karena hal itu berhubungan langsung dengan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan.

DPRD Diminta Tidak Hanya Seremonial

Di akhir penyampaiannya, Iwan berharap DPRD Lampung Barat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, bukan sekadar tampil dalam acara seremonial.

“Kami berharap DPRD Lampung Barat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan membentuk Pansus, bukan hanya menjadi tukang sambutan di acara-acara seremonial,” tutupnya.

---

GN-PK 

(S.Yanto).