Meroketnya Harga Sembako di Kepulauan Riau, Pemkab Bintan Gelar Rakor Bersama Forkopimda
Table of Contents
Bintan, Liputankeprinews.com — Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya di Kabupaten Bintan, tengah menghadapi tekanan serius akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok (sembako). Dalam beberapa pekan terakhir, kenaikan harga sejumlah komoditas utama dinilai semakin memberatkan masyarakat dan berpotensi melemahkan daya beli serta perekonomian lokal.
Sejumlah bahan pokok seperti cabai merah, daging, dan komoditas strategis lainnya dilaporkan mengalami lonjakan harga signifikan di berbagai wilayah Kepri. Di Kabupaten Bintan, harga cabai merah bahkan menembus angka Rp110.000 per kilogram.
Kenaikan harga ini diduga dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya dampak bencana alam di sejumlah daerah pemasok di Pulau Sumatra, cuaca ekstrem, serta adanya kebijakan fiskal dan pengawasan distribusi barang yang dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran pasokan ke wilayah kepulauan.
Keluhan juga datang dari para pelaku usaha dan distributor sembako yang mengaku mengalami hambatan distribusi barang. Kondisi tersebut berujung pada keterbatasan pasokan di pasar dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Bahkan, belum lama ini, sejumlah pelaku usaha distribusi barang mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan aspirasi. Mereka meminta adanya solusi konkret dari pemerintah daerah dan pusat agar distribusi logistik ke wilayah kepulauan tidak semakin tersendat.
Menanggapi situasi yang kian meresahkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan pada Selasa (16/12/2025) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bintan. Rakor tersebut membahas persoalan kelangkaan dan mahalnya harga sembako di wilayah Bintan dan Kepri secara umum.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bintan, Sukri, saat dikonfirmasi Liputankeprinews.com sebelum rapat berlangsung, membenarkan adanya lonjakan harga sembako.
“Memang betul, saat ini harga sembako sedang melambung. Hari ini kami menggelar Rapat Koordinasi bersama Forkopimda untuk membahas persoalan kelangkaan dan mahalnya harga sembako. Terkait kewenangan distribusi, itu juga berkaitan dengan Bea Cukai. Intinya, kami mencari solusi agar kondisi ini tidak semakin memberatkan masyarakat,” ujar Sukri melalui sambungan telepon.
Dampak kenaikan harga sembako juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil. Seorang pedagang nasi di kawasan Kilometer 16 arah Tanjung Uban mengaku kebingungan menentukan harga jual.
“Semua serba mahal, bang. Kami jadi bingung mau menentukan harga nasi. Kalau harga dinaikkan, takut pembeli berkurang. Tapi kalau tidak, kami juga tidak bisa menutup biaya,” keluh pedagang tersebut.
Sementara itu, Wakil Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepri, Martin, menilai lonjakan harga sembako telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Dengan kelangkaan dan melonjaknya harga sembako, masyarakat menjadi resah. Penghasilan tidak sebanding dengan kebutuhan. Ditambah cuaca ekstrem, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor laut juga terdampak,” ungkapnya.
Martin berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera mengambil langkah konkret dan responsif. Ia juga meminta adanya kebijakan khusus bagi daerah kepulauan seperti Kepri dalam hal distribusi sembako antar pulau.
“Kami berharap pemerintah pusat tidak menyamaratakan kebijakan. Daerah kepulauan seperti Kepri seharusnya mendapat perlakuan khusus atau pengecualian demi meringankan beban masyarakat, sesuai semangat otonomi daerah. Persoalan pangan memang terlihat sepele, tetapi sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya.
---
(Redaksi).
Posting Komentar