Hakim Sematkan Kapitalisme pada Tom Lembong, Publik Menuding Gurindam 12 di Bawah Ansar Ahmad

Table of Contents

  Oleh: Edi Susanto (Edi Cindai), Ketua Umum CINDAI Kepri

Opini, Liputankeprinews.com - Putusan majelis hakim terhadap terdakwa kasus korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong, menorehkan catatan baru. Salah satu alasan memberatkan vonis adalah kecenderungan Tom Lembong dalam mengedepankan sistem ekonomi kapitalis—bertentangan dengan prinsip ekonomi Pancasila.

Ironinya, stigma kapitalisme kini bergema pula di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri melelang pemanfaatan tanah beserta seluruh fasilitas Kawasan Gurindam 12, Tanjungpinang, untuk jangka waktu 30 tahun. Kebijakan ini memicu pertanyaan: apakah Gurindam 12 benar-benar ruang publik untuk rakyat, atau sudah bertransformasi menjadi ladang kapitalisasi oleh oligarki lokal?

Bagi pedagang kecil dan UMKM, Gurindam 12 adalah tempat mengais rezeki, bukan arena persaingan modal. Namun dengan dilelangnya kawasan ini, publik khawatir ruang rakyat akan beralih ke tangan pemodal besar. Inilah wajah kapitalisme yang paling nyata: ruang publik direbut, rakyat kecil dipinggirkan.

Proyek Gurindam 12 yang menelan anggaran lebih dari Rp500 miliar sejak era Gubernur Nurdin Basirun, kini dikhawatirkan berakhir sebagai “proyek mercusuar”. Reklamasi pesisir tanpa transparansi izin, risiko pelanggaran UU lingkungan, hingga potensi komersialisasi jalan tepi laut, semakin mempertegas bayangan kapitalisasi ruang publik.

Publik menuntut kejelasan:

Berapa persen ruang usaha untuk UMKM lokal?

Apakah ada kompensasi bagi nelayan terdampak reklamasi?

Siapa investor utama dan bagaimana mekanisme evaluasi manfaatnya?

Tanpa jawaban jelas, wajar jika publik menyamakan langkah Gubernur Ansar Ahmad dengan pola kapitalistik ala Tom Lembong.

Pembangunan Gurindam 12 seharusnya menjadi simbol kebanggaan Kepri. Namun bila hanya memperkaya investor dan elite, ia akan dikenang sebagai monumen kapitalisasi ruang publik di pesisir.

Kini bola ada di tangan Gubernur Kepri: membuktikan bahwa Gurindam 12 berpihak pada rakyat, atau membiarkan publik menilainya sebagai wajah kapitalisme lokal.

---

Opini by Edi Susanto (Edi Cindai), Ketua Umum CINDAI Kepri

Editor: Redaksi Lkn com