Ketua Umum HMI MPO Soroti Dugaan Penelantaran Pasien Susianti di UGD RSUD Konawe, Aktivis Desak Bupati Lakukan Evaluasi Serius

Daftar Isi

Konawe, Liputankeprinews.com – Dugaan penelantaran terhadap pasien bernama Susianti oleh pihak Unit Gawat Darurat (UGD) BLUD RSUD Kabupaten Konawe menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Konawe Selatan, Indra Dapa Saranani, mendesak Bupati dan Wakil Bupati Konawe untuk segera mencopot Kepala RSUD Konawe atas kasus tersebut.

Peristiwa ini mencuat ke publik setelah Susianti, warga Desa Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, mengalami kecelakaan tunggal dan dibawa ke RSUD Kabupaten Konawe dalam kondisi luka sobek dan diduga mengalami luka dalam. Namun, menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh HMI MPO, pihak rumah sakit diduga tidak memberikan penanganan darurat yang layak.

"Kami menilai ada kejanggalan dalam pelayanan medis yang diberikan. Pasien datang dalam kondisi darurat, namun diduga tidak diberikan obat penahan rasa sakit maupun resep medis apapun oleh pihak RS," ungkap Indra kepada awak media, Rabu (4/6/2025).

Indra juga menyebut bahwa pasien hanya mampu membayar biaya sekitar Rp500 ribu, namun pelayanan yang diberikan sangat tidak manusiawi. Akibat dugaan penelantaran itu, Susianti disebut masih merasakan sakit tanpa adanya tindak lanjut medis yang memadai.

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa tindakan penelantaran pasien merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi tenaga medis di Indonesia.

"Rumah sakit yang menelantarkan pasien dapat dikenakan sanksi administratif, hukum, dan profesional. Hal ini diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan berbagai peraturan Kementerian Kesehatan," tegasnya.

Atas kejadian ini, HMI MPO mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Bupati Konawe, segera mengambil langkah tegas dan mengevaluasi secara menyeluruh manajemen RSUD Konawe, termasuk memecat Kepala RS jika terbukti ada kelalaian dalam penanganan pasien.

"Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati Konawe segera bertindak. Jangan sampai rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan malah menjadi tempat penderitaan karena kelalaian oknum tertentu," pungkas Indra.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, dan masyarakat menanti langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe berjalan profesional dan berkeadilan.

Reporter: [Dapa]

Editor : Liputankeprinews.com