Jangan Asal Tuding: Dana Cadangan Bukan untuk Tunda Bayar, Ini Penjelasan Akademis dan Seruan Moral Pembangunan Karimun

Daftar Isi
foto/; Azmi, S.IP., M.IP., Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Karimun, 

Karimun, Liputankeprinews.com — Isu hangat seputar penggunaan dana cadangan APBD 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Karimun kembali mengundang perhatian publik, terlebih setelah adanya pernyataan keras dari Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, yang mengaku tidak diberi informasi soal realokasi anggaran tersebut. Kritik itu mengemuka terkait penggunaan sebagian dana cadangan untuk proyek lanjutan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan pengadaan armada kebersihan.

Namun benarkah tindakan tersebut melanggar kesepakatan atau aturan? Ataukah ini sekadar salah tafsir yang kemudian ditarik menjadi narasi politik?

Untuk meluruskan berbagai asumsi yang berkembang, Liputankeprinews.com merasa perlu menghadirkan suara dari kalangan akademisi yang independen dan memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah.

📌 Penjelasan Akademisi: Dana Cadangan dan Tunda Bayar Itu Berbeda

Azmi, S.IP., M.IP., Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Karimun, menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan daerah, anggaran cadangan dan tunda bayar merupakan dua entitas yang berbeda secara fungsi maupun dasar hukum.

“Anggaran cadangan memiliki fungsi antisipatif dan bersifat jangka menengah atau panjang. Tidak bisa digunakan untuk membayar tunda bayar, karena tunda bayar merupakan utang yang harus dialokasikan secara khusus dalam APBD tahun berikutnya,” jelas Azmi saat ditemui di Kampus Universitas Karimun, Senin (2/6).


Lebih lanjut, Azmi menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dana cadangan, kata dia, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan strategis dan urusan pelayanan publik yang telah menjadi prioritas nasional maupun daerah.

“Ketika terjadi tunda bayar, solusinya bukan mengambil dari dana cadangan, melainkan melakukan penyesuaian anggaran atau mengalokasikan kembali di APBD perubahan. Ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.


💬 Redaksi: Saatnya Berdiri di Titik Lurus

Liputankeprinews.com memandang bahwa dalam suasana transisi pemerintahan, perlu ada kesadaran bersama bahwa Pemkab Karimun saat ini sedang mengelola warisan beban utang dari era sebelumnya. Beban tersebut tentu tidak ringan, dan akan memengaruhi banyak kebijakan di masa awal pemerintahan baru.

Tentu kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun jika dilakukan tanpa pemahaman menyeluruh atas struktur anggaran, apalagi tanpa komunikasi yang sehat antar-lembaga, maka kritik bisa berubah menjadi intervensi politik yang kontraproduktif.

Kami mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, bukan intervensi teknis terhadap prioritas program daerah, terlebih jika program tersebut adalah amanat pusat seperti pembangunan MPP dan penguatan infrastruktur kebersihan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

🚨 Waspada Narasi Pembusukan Politik

Dalam pantauan kami, belakangan ini mulai muncul narasi-narasi yang terkesan tendensius terhadap pemerintahan baru. Ada pola komunikasi yang sengaja dibangun seolah-olah Pemkab saat ini gagal mengelola anggaran, padahal yang dikerjakan justru menjalankan program strategis nasional dan menyelamatkan sistem pelayanan dasar masyarakat.

Kami menduga, ini bagian dari gerakan “sayap kiri” yang ingin menggiring opini publik untuk merusak legitimasi pemerintahan baru. Untuk itu, Liputankeprinews.com memilih berdiri sebagai bagian dari “sayap kanan” yang tegak lurus, tidak membela buta, tapi memastikan arah pembangunan Karimun tetap pada relnya.

🤝 Ajak Kolaborasi, Bukan Konfrontasi

Redaksi mengajak semua pihak: eksekutif, legislatif, akademisi, media, dan masyarakat sipil, untuk menahan ego sektoral, memperkuat komunikasi, dan fokus pada solusi. Ini bukan waktu yang tepat untuk saling tuding. Ini saatnya membuktikan siapa yang benar-benar bekerja untuk masyarakat.

Karena masyarakat Karimun tak butuh debat politik tanpa ujung—mereka butuh hasil kerja nyata.


Reporter: [Samsul]
Editor : Agus Sandra 
Email : lkeprinews@gmail.com

Posting Komentar