Supir Truk Karimun Geram: DPRD Dinilai Tak Serius Tangani Krisis Solar Subsidi

Daftar Isi

Karimun, LIPUTANKEPRINEWS.COM -Keluhan supir angkutan barang dan logistik di Kabupaten Karimun kembali mencuat. Persatuan Supir Truk Karimun (PSTK) menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya respons anggota DPRD Kabupaten Karimun atas persoalan kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar yang sering terjadi di sejumlah SPBU wilayah setempat.

Menurut PSTK, kelangkaan solar subsidi berdampak langsung pada aktivitas pengangkutan logistik, keterlambatan distribusi bahan pokok, serta terhambatnya pasokan material pembangunan ke sejumlah kecamatan.

Solar Langka, Supir Tercekik

Di SPBU Leho Teluk Uma, stok solar subsidi disebutkan kerap kosong dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Sungai Raya dan SPBU Poros. Bahkan, supir-supir truk menyebut dalam satu kali antre, mereka hanya mendapatkan sekitar 40 liter solar—jauh dari kebutuhan ideal harian kendaraan besar yang bisa mencapai 200 liter per hari.

“Kami minta hak kami sebagai penerima subsidi. Kalau cuma dapat 40 liter, bagaimana truk bisa jalan? Ini bukan hanya tentang solar, ini soal makan kami sehari-hari,” ujar Seorang Pengurus PSTK Kamis (29/5/2025).

DPRD Diminta Tak Diam

PSTK mengaku sudah menyurati DPRD Kabupaten Karimun agar segera bertindak, namun hingga kini belum terlihat langkah konkret dari lembaga legislatif tersebut. PSTK mendesak DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina, pengelola SPBU, dan OPD teknis terkait guna membahas solusi krisis distribusi solar subsidi secara menyeluruh.

“Kalau DPRD hanya diam, lalu siapa lagi yang kami harapkan? Mereka punya kewenangan, mereka bisa panggil Pertamina, bisa minta klarifikasi, bisa awasi distribusi. Tapi mana buktinya?” kata pengurus PSTK.

Ancaman Aksi Jika Tak Direspons

PSTK memperingatkan, jika DPRD terus menunjukkan sikap pasif, maka mereka siap menggelar aksi damai atau mogok operasional sebagai bentuk tekanan. Menurut mereka, ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi sinyal bahwa persoalan ini sudah menyentuh titik nadir.

Selain mendesak solusi, PSTK juga meminta dilakukan pengawasan ketat terhadap distribusi solar subsidi di SPBU, guna menghindari potensi penyimpangan atau permainan oknum tertentu yang memperparah kelangkaan.

Rakyat Jangan Dikorbankan

Kelangkaan solar subsidi bukan hanya soal kendaraan tak jalan, tapi menyangkut kelangsungan distribusi bahan pokok, BBM industri, hingga daya tahan ekonomi lokal. Pemerintah daerah dan DPRD diminta segera bergerak sebelum kelambanan ini menimbulkan efek domino yang lebih luas.

“Ini krisis yang nyata. Kalau bahan bakar tidak ada, roda ekonomi ikut lumpuh. DPRD harus hadir, bukan malah seolah acuh,” tutup pernyataan resmi PSTK.

Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Kabupaten Karimun belum memberikan tanggapan resmi atas desakan dari PSTK.

(Samsul).

#bbm

#dprd

#karimun

#kepri