DPC AKPERSI Karimun: DPRD Juga Bertanggung Jawab atas Utang Daerah Rp 173 Miliar
Daftar Isi
Karimun, LIPUTANKEPRINEWS.COM – Menanggapi pernyataan Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun terkait beban utang daerah sebesar Rp 173 miliar, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Kabupaten Karimun menilai bahwa DPRD tidak bisa hanya menyalahkan eksekutif. DPRD sendiri juga harus bertanggung jawab atas kondisi keuangan daerah saat ini.
Ketua DPC AKPERSI Karimun menyebutkan, lonjakan utang yang terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024 seharusnya bisa diantisipasi lebih awal melalui fungsi pengawasan DPRD.
"DPRD bukan hanya lembaga pengkritik, tapi bagian dari sistem pengambilan keputusan anggaran. Kalau hari ini utang menumpuk, harusnya mereka juga bertanya pada diri sendiri: apa yang sudah dilakukan untuk mencegah ini?" tegasnya, Kamis (8/5/2025).
Menurut AKPERSI, fungsi DPRD mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga pembengkakan utang daerah tidak bisa hanya dibebankan pada kepala daerah. Setiap tahun, DPRD turut membahas dan menyetujui APBD bersama pemerintah daerah.
"Jika dari 2022 ke 2023 utang melonjak dari Rp 47 miliar menjadi Rp 121 miliar, dan sekarang sudah Rp 173 miliar, maka DPRD juga harus menjelaskan: kenapa itu bisa lolos dalam pembahasan anggaran?" tambahnya.
DPC AKPERSI Karimun juga menyoroti tidak adanya skema penyelesaian utang dalam dokumen Ranwal RPJMD seperti disampaikan Fraksi Gerindra. Namun bagi AKPERSI, hal ini justru memperlihatkan bahwa DPRD perlu lebih proaktif dan solutif, bukan sekadar bersikap reaktif.
"Kami mengajak seluruh unsur DPRD untuk terbuka dan jujur kepada publik. Jika ingin perubahan, mari dimulai dari keterbukaan semua pihak, termasuk lembaga legislatif itu sendiri. Jangan ada yang cuci tangan," tandasnya.
AKPERSI Karimun mengingatkan bahwa dalam situasi keuangan yang krusial ini, sinergi dan transparansi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci. Bukan saling menyalahkan, tapi bersama mencari solusi.
(AKPERSI KARIMUN)
#dprd #pemkab #karimun #kepri
Posting Komentar