AKPERSI Karimun Desak Audit Menyeluruh atas Tunda Bayar Rp173 Miliar di APBD 2024

Daftar Isi

Karimun,LIPUTANKEPRINEWS.COM – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Karimun mendesak dilakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Desakan ini muncul menyusul informasi mengenai adanya tunda bayar anggaran daerah sebesar Rp173 miliar pada tahun anggaran 2024.

Ketua DPC AKPERSI Karimun, Samsul, menyatakan keprihatinannya atas kondisi keuangan daerah yang dinilai tidak sehat. Ia meminta agar lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki permasalahan tersebut.

"Kami dari AKPERSI Karimun sangat prihatin dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kami mendesak agar dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh," tegas Samsul dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (30/4/2025).

AKPERSI Karimun secara khusus meminta keterlibatan aktif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Kabupaten Karimun juga diminta bersikap terbuka dan kooperatif dalam proses pemeriksaan.

Menurut Samsul, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial, apalagi di tengah situasi fiskal yang sedang mengalami tekanan. Ia menegaskan, persoalan tunda bayar bukan sekadar urusan administrasi, tetapi memiliki dampak luas terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

"Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut nasib masyarakat Karimun secara keseluruhan. Jika ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, maka harus diusut tuntas demi keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih," tegasnya.

Sebagai organisasi profesi yang peduli pada tata kelola pemerintahan yang baik, AKPERSI Karimun menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses ini. Mereka berjanji akan mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan publik yang lebih luas.

(Samsul).

#berita 

#daerah

#karimun