AKPERSI DPC Karimun Serukan Transparansi dan Audit Independen atas Permasalahan Keuangan Daerah

Daftar Isi

LIPUTANKEPRINEWS.COM - Sehubungan dengan pernyataan Bupati Karimun, H. Ing Iskandarsyah, mengenai kondisi keuangan daerah yang mengalami beban hutang sekitar Rp178 miliar yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya, kami dari Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Karimun merasa perlu memberikan tanggapan atas persoalan ini.

Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer, untuk tetap bersikap cerdas dan objektif dalam menyikapi permasalahan ini. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa kondisi keuangan daerah saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang rasional, berbasis data, serta analisis yang cermat dalam mencari solusi yang tepat untuk permasalahan ini.

AKPERSI DPC Karimun menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati H. Ing Iskandarsyah harus secara terbuka menyampaikan informasi kepada publik mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan hutang daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami kebijakan yang diterapkan dan terhindar dari polemik yang berpotensi menimbulkan keresahan, baik di lingkungan masyarakat maupun birokrasi.

Kami juga mendorong adanya audit independen serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Karimun. Penyelesaian hutang daerah harus dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan publik yang esensial, terutama terkait dengan hak-hak ASN dan tenaga honorer yang menggantungkan hidupnya pada kebijakan pemerintah.

AKPERSI DPC Karimun mengajak insan pers dan media untuk menjalankan peran mereka secara profesional dengan menyajikan pemberitaan yang berimbang, berbasis fakta, dan tidak berpihak. Informasi yang akurat dan konstruktif sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kondisi keuangan daerah, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh opini yang menyesatkan.

Kami berharap bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan sikap yang bijaksana dari semua pihak, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal, mengawasi, serta memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten Karimun ke depan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Semoga Kabupaten Karimun dapat terus berkembang dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warganya.

AKPERSI Karimun.

(Samsul).