Harapan Baru Wartawan Lokal: Anggaran Besar, Akses Lebih Terbuka

Daftar Isi

Kepri, LIPUTANKEPRINEWS.COM – Tahun 2025 memberi angin segar bagi insan pers lokal di Kepulauan Riau. Selain pergantian Kepala Dinas Kominfo yang membuka harapan baru, informasi bahwa anggaran publikasi Pemerintah Provinsi mencapai hampir Rp6 miliar turut membangkitkan optimisme rekan-rekan media, khususnya di Kota Tanjungpinang.

Namun di balik kabar positif tersebut, masih tersimpan harapan dan catatan: agar media lokal tidak sekadar menjadi penonton, tetapi benar-benar menjadi bagian dari arus utama komunikasi pembangunan daerah.

Menurut pernyataan Kariawanisia, Divisi Kominfo Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau, informasi itu diperoleh dari salah satu ASN di Dinas Kominfo Provinsi. Namun hingga kini, distribusi dan transparansi terhadap anggaran tersebut belum terasa menyentuh mayoritas media lokal.

“AKPERSI sudah menyampaikan surat audiensi/silaturahmi ke Dinas Kominfo belum lama ini. Semoga secepat mungkin dapat terealisasi, guna membahas permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan media di Kepri, khususnya di Tanjungpinang,” ujar Kariawanisia.

Senada dengan itu, Ruddi, Divisi Hubungan Antar Lembaga DPD AKPERSI Kepri, menegaskan harapan agar wartawan lokal lebih diberdayakan, bukan hanya menjadi penonton dari skema kerja sama yang timpang.

“Rekan-rekan kami berharap ke depannya, wartawan yang ada di Tanjungpinang dan sekitarnya dapat menjadi bagian dari pembangunan Kepulauan Riau yang lebih baik,” tegas Ruddi.

Kondisi ini menjadi cermin dari minimnya komunikasi antara dinas terkait dengan para pelaku media yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi pembangunan, kritik kebijakan, dan edukasi publik. Ironisnya, banyak media lokal yang telah berbadan hukum, aktif, dan memenuhi fungsi jurnalistik, masih menemui kendala administratif serta komunikasi dengan pihak pemerintah daerah.

Syarat-syarat seperti verifikasi Dewan Pers dan UKW yang dijadikan prasyarat utama untuk kerja sama publikasi pemerintah memang penting, namun perlu diberlakukan secara bertahap dan proporsional. Jangan sampai menjadi alat diskriminatif terhadap media yang sedang berproses.

Kini, dengan bergantinya Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, harapan kembali mencuat. Sudah saatnya dibangun dialog terbuka dan rutin antara insan pers dan pemerintah daerah. Karena tanpa pers yang kuat, pembangunan akan kehilangan suara penyeimbangnya.

(Redaksi/Liputankeprinews.com).

#Pers

#Kominfo

#Tanjungpinang

#Kepri