Efisiensi Anggaran Hambat Pembangunan Desa di Lingga

Daftar Isi

                            foto/; ilustrasi 

Lingga, LIPUTANKEPRINEWS.COM -Sejumlah kepala desa di Kabupaten Lingga mengeluhkan dampak rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat, menyusul arahan Presiden Republik Indonesia terkait pemangkasan anggaran desa. Akibat kebijakan ini, banyak program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya akhirnya batal dilaksanakan.

Beberapa kepala desa menyampaikan kepada media ini pada 25 April bahwa pembangunan tetap dilakukan, namun hanya sebatas pada kegiatan yang sesuai dengan sisa anggaran yang tersedia. “Kami tetap berusaha membangun, tapi tentu disesuaikan dengan kondisi anggaran yang telah dipangkas,” ujar salah satu kepala desa.

Sementara itu, ada pula desa yang hanya mampu melaksanakan semenisasi jalan sebagai satu-satunya kegiatan pembangunan fisik. Program lain yang sebelumnya telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) terpaksa dihentikan atau ditunda.

“Saat ini pembangunan hanya sebatas wacana. Kalau dipaksakan, bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas seorang kepala desa lainnya.

Bahkan, di beberapa desa, kegiatan pembangunan belum bisa berjalan sama sekali. Para kepala desa mengaku kesulitan menyusun ulang anggaran dan menyesuaikan program kerja yang telah disepakati dalam musyawarah desa (Musrenbangdes). “Kami dibuat pusing karena harus mengotak-atik anggaran yang sudah disusun dengan skala prioritas,” ungkap salah satu kades.

Meski demikian, bantuan langsung tunai (BLT) tetap disalurkan, namun dengan jumlah penerima yang dikurangi. “Anggaran BLT tetap ada, tapi jumlah penerimanya berkurang karena harus disesuaikan dengan kondisi keuangan desa,” jelasnya.

Kondisi serupa hampir terjadi di seluruh desa di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten Lingga, sebagai dampak dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.

(Zul).

#efisiensi

#apbd

#daerah

#lingga

#kepri