AKPERSI Dukung Gagasan Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah: Upaya Membangun Karakter dan Disiplin Remaja

Daftar Isi

       foto /; Ketum AKPERSI bersama Gubernur Jabar

Jakarta, LIPUTANKEPRINEWS.COM — Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) secara resmi menyatakan dukungan terhadap gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan penerapan pendidikan militer bagi siswa yang terindikasi bermasalah di sekolah. Program ini dinilai sebagai langkah progresif untuk membentuk karakter dan disiplin, khususnya bagi remaja yang terlibat dalam geng motor atau aksi tawuran.

Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., menyebut bahwa gagasan ini patut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. “Program ini sangat penting untuk diterapkan demi melindungi generasi muda dari pengaruh pergaulan yang menyimpang,” ujarnya melalui siaran pers.

Dukungan senada disampaikan oleh Sekretaris DPD AKPERSI Sumatera Utara, Jumani Alba, yang menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendukung kebijakan tersebut. “Kami berharap para orang tua ikut mengawal dan menyetujui program ini demi masa depan anak-anak mereka. Remaja yang terseret dalam kriminalitas jalanan memang harus dibina secara serius,” ujarnya.

Apa isi programnya?

Program ini dirancang untuk melibatkan langsung TNI dan Polri dalam pembinaan karakter siswa. Mereka yang masuk kategori bermasalah akan mengikuti program pembinaan selama enam bulan di barak militer, dan untuk sementara tidak mengikuti pendidikan formal. “TNI akan menjemput langsung siswa dari rumah untuk dilakukan pembinaan mental dan karakter,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menyatakan bahwa pelaksanaan program akan dipusatkan di wilayah Kodam III/Siliwangi, dengan fokus kepada siswa yang telah terlibat tindakan kriminal, sulit dibina secara etika oleh orang tua, serta aktif dalam geng motor atau aksi kekerasan pelajar.

Tanggapan dari DPR dan Praktisi Pendidikan

Meski mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, wacana ini juga mendapat sejumlah catatan kritis. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa program ini harus tetap menjamin hak siswa atas pendidikan formal. “Tanpa mengabaikan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, program ini harus dikaji mendalam agar tidak bersifat represif,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan praktisi pendidikan dan orang tua untuk memastikan pendekatan yang edukatif dan solutif, bukan semata-mata hukuman.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah menyelesaikan akar persoalan kenakalan remaja, bukan semata menindak. “Masalah geng motor tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa. Anak-anak ini butuh keteladanan dan disiplin,” tegasnya.

Kapan akan diterapkan?

Saat ini, Kodam III/Siliwangi sedang menyusun langkah teknis pelaksanaan program. Jika seluruh proses berjalan lancar, program ini akan mulai diterapkan dalam waktu dekat di sejumlah sekolah yang telah terdata memiliki siswa kategori bermasalah.

Dengan dukungan dari AKPERSI dan berbagai pihak, program ini diharapkan menjadi model nasional pembinaan karakter yang menyentuh langsung akar persoalan remaja, sekaligus menekan angka kekerasan pelajar di Indonesia.

Tim AKPERSI 

#pendidikan

#nasional

#dprd