AKPERSI & Pengamat Kebijakan Desak Transparansi Pemkab Karimun: BUMD Bermasalah, BP Kawasan Mandek, Rp173 Miliar Tak Jelas

Daftar Isi

Karimun, LIPUTANKEPRINEWS.COM –Sorotan tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun kembali mengemuka. Kali ini, kritik datang dari Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karimun, Samsul, yang berkolaborasi dengan Azmi Azmi, S.IP., M.IP, pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Karimun (UK), dalam mengurai sederet masalah struktural yang dinilai berlarut-larut tanpa penyelesaian yang transparan.

Menurut Samsul, kegagalan Pemkab dalam membenahi BUMD menandakan lemahnya komitmen dalam menyehatkan ekonomi daerah. Ia menyebut terdapat indikasi kuat ketidakwajaran dalam manajemen dan laporan keuangan perusahaan daerah tersebut.

“BUMD semestinya menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan justru menjadi sumber pertanyaan publik. Ada banyak hal yang perlu dibuka secara gamblang, termasuk aliran dana dan efektivitas program kerja,” ujar Samsul dengan nada serius.

Hal senada juga disampaikan terkait BP Kawasan Karimun, yang menurutnya tak menunjukkan kinerja strategis sebagaimana mandat lembaga tersebut. “Fungsinya stagnan. Kawasan industri seakan berjalan sendiri tanpa dukungan dan koordinasi nyata dari BP Kawasan. Ini merugikan iklim investasi,” tambahnya.

Namun, kritik paling tajam tertuju pada pengelolaan anggaran daerah senilai Rp173 miliar yang hingga kini belum disampaikan secara terbuka ke publik.

Sementara itu, Azmi, akademisi Universitas Karimun, menilai bahwa masalah ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi sudah masuk ke ranah krisis tata kelola.

“Jika anggaran sebesar Rp173 miliar tidak dijelaskan secara publik, maka kita sedang menghadapi krisis akuntabilitas serius. Ini bukan angka kecil. Harus ada audit terbuka dan mekanisme pertanggungjawaban yang melibatkan DPRD dan lembaga independen,” jelas Azmi.

Ia menegaskan bahwa stagnasi BP Kawasan dan lemahnya fungsi BUMD adalah indikasi dari lemahnya tata kelola kelembagaan dan political will. “Ini bukan soal kurang anggaran, tapi buruknya manajemen dan tidak adanya keberanian untuk berbenah,” ujarnya.

AKPERSI dan Azmi secara tegas mendesak agar Bupati, Wakil Bupati, serta DPRD Karimun tak lagi berdiam diri. Mereka menuntut:

1. Audit terbuka terhadap BUMD dan BP Kawasan,

2. Rilis resmi laporan penggunaan dana Rp173 miliar, dan

3. Pembentukan tim independen pengawasan keuangan dan kebijakan publik.

“Kami tidak mengada-ada. Ini murni suara masyarakat yang sudah muak dengan wacana tanpa tindakan. Jika tak ada langkah konkret, maka AKPERSI akan menggerakkan konsolidasi publik dan media untuk mendesak pertanggungjawaban secara terbuka,” tegas Samsul.

Sebagai organisasi pers dan pilar demokrasi, AKPERSI Karimun berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial bersama elemen akademik dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini menandai babak baru: peran pers dan kampus dalam menekan pemerintah daerah agar kembali ke jalur pemerintahan yang transparan, profesional, dan berpihak pada rakyat.

(Redaksi).

#Daerah #Karimun #Kepri