Dari Silaturahmi Jadi Aksi Nyata, Ormas dan LSM Sepakat Kawal Ketertiban dan Iklim Investasi di Kabupaten Bekasi

Table of Contents

Bekasi, Liputankeprinews.com — Puluhan organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Bekasi menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi dunia investasi di wilayah tersebut. Kesepakatan itu dituangkan dalam kegiatan bertajuk “Deklarasi Jaga Kabupaten Bekasi”, yang digelar di Resto Warna Warni, Cibitung, pada Rabu (12/11/2025).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Aliansi Ormas Bekasi ini diikuti oleh 56 pimpinan ormas, organisasi profesi, dan LSM dari berbagai elemen masyarakat. Agenda tersebut dikemas dalam bentuk Rembug Bareng Ormas dan LSM, yang menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum komunikasi untuk menyatukan persepsi tentang pentingnya stabilitas daerah.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas sedikitnya sembilan poin penting yang berkaitan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang aman, tertib, dan inklusif di Kabupaten Bekasi.

Salah satu pokok pembahasan utama adalah permintaan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi kerja sama antara ormas/LSM dengan perusahaan-perusahaan industri baru, tanpa mengganggu kemitraan yang sudah berjalan dengan baik selama ini.

“Ada banyak perusahaan baru yang akan masuk ke Kabupaten Bekasi. Kami berharap Bupati dapat memfasilitasi agar ormas dan LSM bisa turut berkolaborasi dalam koridor positif,” ujar H. M. Zaenal Abidin, salah satu penggagas forum.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga harmoni antarormas agar tidak terjadi gesekan, terutama dalam hal kerja sama dengan pihak industri lokal. “Kami sepakat untuk tidak mengganggu kerja sama yang sudah terjalin, apalagi dengan pengusaha pribumi,” tambahnya.

Sembilan Usulan dari Forum Rembug Ormas dan LSM Kabupaten Bekasi

1. Samsudin (GARDA Bekasi): Meminta agar pengelolaan limbah dari pabrik-pabrik besar dapat dibagi kepada ormas secara proporsional. Selain itu, diusulkan pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di setiap desa guna menekan angka pengangguran.

2. Minin Muslim (JAJAKA): Menyoroti maraknya penggusuran lahan tanpa solusi bagi warga terdampak. Ia juga meminta agar kontraktor proyek pemerintah lebih diutamakan dari kalangan pengusaha lokal Bekasi.

3. Doni Ardon (SMSI): Mengusulkan agar potensi anggaran di Diskominfo dapat dikerjasamakan dengan organisasi media konstituen Dewan Pers, termasuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), untuk mendukung verifikasi perusahaan pers.

4. Jito (FORMASI): Menyatakan kesiapan ormas untuk mengawal pemerintahan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, sekaligus mengawasi kinerja setiap SKPD, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

5. Eko (LMP): Mengimbau seluruh ormas dan LSM agar tidak mudah diadu domba oleh pihak pengusaha yang memiliki kepentingan pribadi.

6. Marpaung (BRIGEZ): Menyoroti masalah penggusuran warga kecil tanpa kejelasan pasca-relokasi. Ia mengusulkan pembentukan Tim Pengentasan Pengangguran, serta meminta agar pajak penjualan limbah tidak dibebankan kepada pengusaha limbah.

7. Ebong Hermawan (AOB): Mengajak seluruh ormas dan masyarakat untuk mendukung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang merupakan putra daerah asli. Ia juga menolak pernyataan Gubernur yang melabeli Bupati Bekasi sebagai “Raja Bongkar”.

8. Suranto (PUSBAKUM): Mengusulkan agar kegiatan Rembug Bareng menjadi agenda berkelanjutan setiap bulan, melibatkan SKPD dan DPRD dalam diskusi terbuka di luar kantor.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Deklarasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

“Dari silaturahmi ini, kita ingin beralih ke aksi nyata. Mari kita kawal bersama Kabupaten Bekasi agar tetap aman, damai, dan maju,” tutup Zaenal Abidin penuh optimisme.

---

(SW).